
GRESIK - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama 37 kepala daerah lainnya di Jawa Timur bertekad mendukung pemberantasan korupsi. Tekad itu dituangkan dalam komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis pagi. Acara tersebut dibuka secara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan juga dihadiri Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata.
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto di sela-sela rakor menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Ini dilakukan sebagai upaya melakukan pencegahan serta mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi. "Upaya tersebut sekaligus sebagai implementasi dari penandatanganan komitmen yang dilakukan secara bersama-sama ini,” ujar Bupati Sambari.
Ditambahkan, sebagai aksi terhadap pencegahan terhadap korupsi, dia dan jajaran terkait senantiasa melakukan pengawasan. Juga pembinaan hingga melakukan sosialisasi agar tindakan korupsi dapat dicegah. “Kami berharap, fungsi satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang diketuai oleh Wakapolres Gresik dan melibatkan Inspektorat dapat berjalan maksimal dan kami mohon untuk dibantu pengawasan dan pembinaan,” harap Bupati Sambari.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di Jawa Timur. Nantinya, dia akan menerapkan program Survei Penilaian Intergeritas. Ini mengingat mayoritas OTT yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan integritas para pejabat. “Dari survei tersebut akan terlihat mana area yang rentan, sehingga ada preventif atau solusinya juga,” kata Khofifah.
Survei itu, imbuh Khofifah, akan menjadi base line perbaikan di Jawa Timur yang akan dilakukan setiap tahun. Serta akan menjadi tolok ukur transportasi serta integritas pemerintahan di Jawa Timur, baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot.
Sementara itu, Alexander Marwata menyampaikan, yang menjadi sorotan KPK saat ini adalah di tahap perencanaan anggaran. “Karena ditahap perencanaan anggaran, sudah ada indikasi korupsi, maka kami mendorong e-Planning dan e-Budgenting ini diperkuat, agar masyarakat bisa mengikuti dan mengawasi perencanaan ini,” kata Alexander Marwata. (rof/ris)



