
GRESIK - Jembatan penghubung Jalan Raya Mayjend Sungkono dengan Kelurahan Gulomantung, Kebomas ambrol. Kerusakan jembatan itu terjadi sejak Rabu siang. Ambrolnya jembatan tersebut diduga akibat tidak kuat menahan beban. Sebab, hampir setiap hari jembatan tersebut dilalui truk-truk besar pabrik yang ada di desa tersebut.
Pantauan di lapangan, jembatan dengan panjang sekitar 6 meter dan lebar 4 meter berlubang cukup besar. Lubang mencapai separo dari panjang jembatan. Sehingga, jembatan hanya bisa dilalui kendaraan kecil saja. "Sudah sejak beberapa hari lalu," ujar Junaidi, salah satu pengendara yang melintas.
Menurut dia, setiap hari memang truk-truk dengan ukuran besar melintas di atas jembatan. Sebab, saat ini sudah banyak berdiri pabrik-pabrik di Kelurahan Gulomantung. "Banyak pabrik disana. Coba saja lewat kesana. Yang jelas semoga cepat diperbaiki," imbuhnya.
Sementara itu, Camat Kebomas Miftahul Huda mengaku, dia sudah mendapat laporan terkait kerusakan jembatan tersebut. Bahkan pihaknya sudah merapatkan hal ini sebelum akhirnya jembatan ambrol. "Sebelum ambrol kami sudah adakan rapat dengan perusahaan dan desa. Tapi keburu ambrol duluan," ungkap dia.
Dikatakan, setelah ambrol pihaknya kembali melakukan pertemuan. Hasilnya, perusahaan di sekitar jembatan bersedia untuk melakukan perbaikan. "Sebab, kalau harus menunggu anggaran pemerintah jelas tidak bisa dikerjakan dalam waktu dekat," terangnya.
Ditambahkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga mengundang Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik. Untuk proses perbaikannya pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan dan desa. "Nanti juga ada DPU yang akan mengawasi. Untuk sementara sisi yang belum ambrol sudah diberi plat baja," imbuh dia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gresik, Gunawan Setiaji saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan terkait ambrolnya jembatan ini. Sementara itu Kabag Humas Protokol Pemkab Gresik, Sutrisno menjelaskan, temuan itu sudah disampaikan kepada Dinas PU. Informasi ambrolnya jembatan di Desa Gulomantung, Kecamatan Kebomas sudah disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang untuk menindaklanjutunya. "Kami minta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk menindaklanjutinya," katanya.(rof/ris)



