
GRESIK – Belum validnya database warga miskin masih menjadi perhatian berbagai kalangan. Terutama Dinas Sosial (Dinsos) dan DPRD Kabupaten Gresik. Untuk mempermudah pengawasan, Dinsos membuat klasifikasi warga miskin menjadi empat level. Sedangkan kalangan dewan mengusulkan pembuatan aplikasi agar bisa dipantau secara online.
Pada level pertama yakni warga fakir miskin dengan jumlah sebanyak 102.652 orang. Kemudian, level dua warga miskin dengan jumlah sebanyak 113.853 orang, level tiga warga rentan miskin dengan jumlah sebanyak 74.175 orang serta level empat warga hampir miskin dengan jumlah sebanyak 81.475 orang.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos Kabupaten Gresik Abu Hasan mengatakan, klasifikasi warga menjadi empat level ini dilakukan agar lebih mudah melakukan pengawasan. Sehingga, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah bisa lebih tepat sasaran. “Iya kami bagi jadi empat level dengan jumlah warga miskin secara keseluruhan sebanyak 372.155 orang,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, pembenahan database warga miskin terus dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Salah satunya, sesuai usulan DPRD Gresik dengan membuat aplikasi online.
“Data warga miskin memang sangat dinamis dan terus terjadi perubahan. Sebab, tidak selamanya masyarakat masuk kategori miskin. Untuk itu perlu pengawasan bersama masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib mengatakan pihaknya telah membuat peraturan daerah (perda) tentang sistem penanggulangan kemiskinan. Dengan dasar perda ini maka pemerintah harus lebih inovatif dalam melakukan pendataan.
Salah satunya, dengan pembuatan aplikasi online yang bisa diakses seluruh masyarakat kabupaten. Sehingga, masyarakat bisa ikut mengawasi dan mengusulkan jika ada kesalahan data.
“Misalnya, dulu hanya kepala desa atau perangkat yang bisa mengetahui dan mengajukan usulan warga miskin. Dengan adanya perda tersebut maka data kemiskinan harus di update secara online. Misalnya, ada warga miskin yang tidak masuk dalam program pengentasan kemiskina, maka bisa dilaporkan masyarakat secara online,” urainya. (rof/ris)
