Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Telat ajukan SPP, Puluhan Kontraktor Tidak Dibayar DPU

A
Penulis: Administrator❯
Telat ajukan SPP, Puluhan Kontraktor Tidak Dibayar DPU
Telat ajukan SPP, Puluhan Kontraktor Tidak Dibayar DPU



GRESIK – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gresik sepanjang tahun 2018 kembali menjadi sorotan. Selain banyak proyek yang mengalami kemoloran, ternyata Dinas Pekerjaan Umum (DPU) juga tidak membayar puluhan kontraktor.


Dari data yang berhasil dihimpun, setidaknya ada 85 proyek yang tidak dibayar. Dengan rincian, 53 konsultan dan 32 kontraktor. Nilainya mencapai Rp 27 miliar. Penyebabnya, DPU telat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).


Kondisi ini membuat kontraktor meradang. DPU Kabupaten Gresik menjanjikan pembayaran akan dilakukan pada Perubahan APBD (P-APBD) September mendatang. “Sesuai aturan memang bisa dibayar pada P-APBD, karena pada APBD murni 2019 tidak ada ploting anggaran untuk pembayaran proyek 2018 yang telat pengajuan SPP-nya,” ujar Kepala DPU Kabupaten Gresik Gunawan Setiaji.


Menurut dia, persoalan kegagalan pembayaran ini lantaran pengajuan SPP telat. Pihaknya sudah berusaha agar seluruh SPP bisa masuk ke BPPKAD dan keluar surat perintah pencairan dana (SP2D). Namun, karena waktunya mepet akhirnya masih ada yang tertinggal. “Pada 31 Desember merupakan puncak pengajuan pembayaran kepada BPPKAD, akibatnya banyak yang tidak bisa masuk,” ungkap dia.


Untuk nominal proyek yang belum terbayar mencapai Rp 27 miliar. Dengan rincian, Rp 15 miliar untuk proyek yang sudah selesai dikerjakan dan Rp 12 miliar untuk proyek yang mengalami kemoloran.


Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdul Qodir mengaku cukup kecewa. Seharusnya pengajuan SPP bisa dilakukan lebih awal. Kenapa harus menunggu pada 31 Desember. “Kalau seperti ini kontraktor yang dirugikan. Mereka harus menunggu hingga pertengahan tahun untuk mendapatkan haknya,” kata dia.


Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana. Menurut dia, pembayaran hutang proyek tidak perlu menunggu P-APBD. Pemkab bisa membayarkan kapan saja. “Nanti kami akan melakukan rapat lanjutan dengan mengundang BPPKAD dan DPU untuk mencari formulasi agar pembayaran proyek tidak perlu menunggu P-APBD,” imbuhnya. (rof/ris)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer