
GRESIK – Kalangan DPRD Kabupaten Gresik mulai mempertanyakan kinerja Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak peraturan daerah (perda) yang disahkan dewan ternyata belum juga dibuatkan peraturan bupati (perbup). Sehingga, perda-perda tersebut tidak bisa diterapkan.
Sejumlah perda yang telah disahkan dewan namun tidak bisa diterapkan lantaran belum ada perbup di antaranya, perda tentang diniyah, perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan perda tentang strategi penanggulangan kemiskinan. “Ini menunjukkan lemahnya dukungan pemerintah terhadap aturan-aturan yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” ujar Sekertaris Komisi IV DPRD Gresik Sujono.
Selain persoalan lambatnya bikin perbup, Bagian Hukum juga disorot lantaran gagal menyelesaikan sejumlah usulan ranperda dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sepanjang 2018 saja, ada lima usulan ranperda yang gagal dibahas dan disahkan menjadi perda.
Lima ranperda tersebut antara lain, ranperda perubahan perda 2 /2014 tentang retribusi jasa umum, ranperda perubahan perda 19/2012 tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi. Kemudian, ranperda tentang sumber pendapatan desa, ranperda BPR Bank Gresik dan ranperda perubahan perda 15/2013 tentang ketertiban umum.
Ketua Bapem Perda DPRD Gresik Mubin mengatakan kinerja Bagian Hukum memang perlu dipertanyakan. Usulan-usulan ranperda tersebut sangat penting, tetapi mereka selalu beralasan tidak siap. “Misalnya saja terkait dengan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi. Ini perda yang cukup penting dan berkaitan dengan pendapatan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Gresik Syaichu Busyiri. Pihaknya menemukan perda tentang cagar budaya yang telah digedok pada tahun 2011 hingga dilakukan revisi pada 2018 lalu ternyata belum pernah ada perbupnya. “Kalau seperti ini terus ngapain bikin perda. Seharusnya bagian hukum bisa lebih cermat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Nur Laelie menolak memberikan komentar. Pihaknya beralasan belum menerima masukan dewan terkait persoalan ranperda-ranperda yang menjadi sorotan karena tidak jadi dibahas. “Saya belum tahu ranperda apa saja. Kalau saya sudah tahu nanti saya jawab,” ujarnya singakat. (rof/ris)
