
GRESIK - Komisi I DPRD Kabupaten Gresik melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini dilakukan untuk memastikan seluruh PNS tidak ada yang membolos saat hari kerja di pengujung tahun tanggal 31 Desember 2018.
Kunjungan pertama dilakukan Komisi I di Dinas Sosial (Dinsos). Kemudian di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Di dua dinas ini Komisi I merasa puas karena kepala dan seluruh kepala bidangnya ada di tempat.
Sidak kemudian dilanjutkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Hasilnya, komisi yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan mendapati Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Khusaini tidak ada di tempat.
“Kemana kepala dinasnya? kok tidak ada,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Edi Santoso.
Kedatangan Komisi I DPRD Gresik membuat PNS yang ada di Dispendukcapil kelabakan. Komisi I bahkan sempat terlibat adu mulut dengan staf bagian pembuatan elektronik KTP (e-KTP). Penyebabnya, wakil rakyat mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan pembuatan e-KTP.
“Masak iya, ada masyarakat yang mengurus bersamaan tetapi yang satu jadi yang satunya belum. Ini maksudnya apa,” ungkap dia.
Setelah cukup lama, akhirnya tiga kepala bidang (kabid) Dispendukcapil keluar dari ruang kerjanya dan menemui anggota DPRD. “Mana kepala dinas kalian. Kok tidak ada di kantor,” ujar Anggota Komisi I DPRD Gresik Nasihan.
Kalau kepalanya saja tidak ada, terus orang yang mau mengurus adminitrasi kependudukan siapa yang tanda tangan. “Memang bisa tanda tangannya diwakilkan,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dispendukcapil Gresik Siti Muslikatin mengatakan, kepala dinas saat ini sedang berada di Surabaya. Tetapi pihaknya tidak tahu terkait urusan apa. “Tadi masuk kantor kok pak, tapi sekarang orangnya lagi pergi ke Surabaya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik Nadlif mengatakan, pihaknya bakal mengevaluasi kenapa kepala Dispendukcapil yang tidak ada di kantor. Apalagi, Komisi I menyampaikan kalau stafnya tidak tahu kemana kepalanya pergi. “Seharusnya stafnya tahu kemana kepalanya pergi. Apakah ada undangan atau seperti apa,” ujarnya.
Terkait dengan hari kejepit, Senin (31/12), BKD menemukan ada 16 PNS yang tidak absen tanpa memberikan keterangan. Seluruh PNS tersebut akan dipanggil satu per satu untuk diklarifikasi kenapa tidak absen. “Tidak semua karena bolos. Mungkin mereka telat atau lupa tidak absen,” tegasnya. (rof/han)
