
GRESIK – Puluhan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gresik. Kedatangan mereka untuk meminta agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentark 2019 dipercepat. Sebab, saat ini sudah banyak kades yang memasuki masa akhir jabatan.
Ketua AKD Kabupaten Gresik Nurul Yatim mengatakan pihaknya tidak mau jika pilkades dilakukan melebihi tahun 2019. Sebab, saat ini sudah banyak kades yang memasuki akhir jabatan. Pihaknya khawatir akan banyak desa yang mengalami kekosongan. “Kami minta agar pelaksanaannya bisa dipercepat,” ujarnya.
Menurut dia, jika pelaksanaan pilkades harus menunggu hingga selesainya pelaksanaan pileg dan pilpres akan mengalami kemoloran hingga 2020 mendatang. Bagaimana tidak, sesuai rencana pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih baru dilakukan pada Oktober mendatang. “Kalau tahapan pilkades baru dilakukan pada November maka selesainya diperkirakan pada April 2020 mendatang,” ungkap dia.
Seluruh kades telah sepakat mendesak agar tahapan dimulai pada 8 Mei 2018 mendatang. Sehingga, pelaksanaan pemilihan kades bisa dilakukan Agustus dan pelantikan bisa dilakukan pada Oktober. “Pada intinya kami meminta agar tidak melewati 2019,” imbuh dia.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Gresik Edi Santoso setuju dengan usulan para kades. Sebab, kalau nanti pilakdes serentak 2019 baru dimulai di akhir tahun akan mengganggu stabilitas pemerintah desa. “Selain itu, jumlah PNS kecamatan juga tidak akan mencukupi untuk mengisi kekosongan kepada desa,” ungkap dia.
Pihaknya akan membuat rekomendasi yang ditujukan langsung kepada bupati agar pilkades dipercepat sesuai keinginan AKD. Selanjutnya, pihaknya akan memanggil DPMD dan Bagian Hukum untuk segera menyusun jadwal pelaksanaan pilkades serentak 2019. “Kami minta jadwal selesai pada Januari mendatang,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Nurlailie Indah K mengatakan terkait usalan perbup pelaksanaan pilkades merupakan tugas dari DPMD. Pihaknya akan menyampaikan usulan ini kepada mereka. “Saya sampaikan dulu kepada DPMD karena mereka yang memiliki wewenang untuk mengusulkan,” ungkap dia singkat. (rof/ris)
