
GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar dialog khusus untuk membahas maraknya lahan bekas tambang milik PT Semen Indonesia yang tidak dilakukan pemulihan. Wakil rakyat berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh lahan bekas tambang milik Semen maupun perusahaan yang lain bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Dialog yang berlangsung di Hotel Pessona tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Yakni, Kasubdit Perencanaan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) Veriady ST, M.Si, , Pakar Hukum Lingkungan Unair Prof Dr Suparto Wijoyo, Sekertaris Dinas ESDM Jatim Ir Supoyo MT serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik Imam Nawawi.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nur Hamim mengatakan kegiatan ini digelar bukan untuk mengadili Semen Indonesia. Kegiatan ini digelar agar pemerintah, dewan serta PT Semen Indonesia agar bisa duduk bersama untuk membahas permasalahan pengelolaan lahan-lahan bekas tambang.“Kegiatan ini murni untuk kepentingan masyarakat, jadi kami minta agar Semen bisa menindaklanjuti hasil dari kegiatan kali ini,” ungkap dia.
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dalam sambutannya mengatakan banyak lahan bekas tambang milik PT Semen Indonesia yang ditelantarkan begitu saja. Padahal, sesuai ketentuan seharusnya setelah dilakukan penambangan harus dilakukan pemulihan seperti semula.
Bentuk pemulihan bisa dengan melakukan pengurukan kembali atau pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat. Namun, beberapakali pemerintah daerah mengajukan izin untuk memanfaatkan lahan-lahan yang mangkrak tersebut selalu ditolak. “Namun anehnya, kalau pemerintah yang mengajukan kenapa sulit sekali. Tapi kalau pribadi mudah,” ungkap dia.
Para narasumber secara bergantian memberikan materi terkait dengan persoalan pertambangan. Untuk pertama, paparan disampaikan Pakar Hukum Lingkungan Unair Prof Dr Suparto Wijoyo. Ia mengatakan seluruh perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan pemanfaatan lahan bekas tambang. “Termasuk dengan PT Semen Indonesia yang lahan bekas tambangnya sangat banyak di Kabupaten Gresik,” ujarnya.
Menurut dia, kalau memang mereka tidak mampu untuk melakukan pemanfaatan maka bisa dilakukan pemanfaatan oleh pemerintah daerah. “Pada intinya, lahan bekas tambang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semua harus dimanfaatkan kembali agar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” ungkap dia.
Kasubdit Perencanaan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) Veriady ST, M.Si mengatakan seluruh perusahaan pertambangan selain menyiapkan dokumen rencana kerja pertambangan juga harus menyiapkan dokumen rencana pasca tambang.
“Dokumen ini harus disiapkan sebelum kegiatan pertambangan dilakukan. Dan untuk pelaksanaan dokumen rencana pasca tambang semua harus dilaporkan kepada pemerintah untuk memastikan hal tersebut benar-benar dilakukan,” terang dia.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Gresik Imam Nawawi menjelaskan untuk lahan bekas tambang milik Semen Indonesia memang memiliki luasan yang cukup besar. Yakni mencapai 300 hektar. Lahan-lahan tersebut tersebar di Kecamatan Gresik, Manyar serta Kebomas.
Menurut dia, sesuai dengan ketentuan sebenarnya Menteri BUMN sudah memberikan fasilitas agar pihak lain bisa melakukan pengelolaan lahan –lahan bekas tambang milik Semen yang sudah diinventarisir menjadi asset BUMN tersebut. “Sesuai Permen BUMN 13/2014 tentang Aset BUMN, terkait pihak-pihak lain termasuk pemda yang ingin memanfaatkan asset BUMN bisa menggunakan sejumlah cara. Yakni, dengan sistem bagun-guna-sewa, bangun-serah-guna, KSO, usaha, sewa, pinjam pakai atau system-sistem lainnya,” ungkap dia.
Bahkan, lanjut dia, sesuai Permen BUMN 2/2010, asset BUMN bisa dipindah tangankan atau dijual. “Aturannya sebenarnya sudah ada. Sekarang bagaiaman Semen bisa memfasilitasi pemda unutuk bisa memanfaatkan lahan bekas tambang mereka agar bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat,” imbuhnya.
Pemateri terakhir, Sekertaris Dinas ESDM Jatim Ir Supoyo MT mengungkapkan di Kabupaten Gresik dari puluhan pertambangan hanya 11 yang memiliki izin. Sedangkan yang lainnya dipastikan tidak memiliki izin. “Kami terus melakukan pengawasan dengan meminta agar perusahaan tambang melaporkan RKAB-nya secara rutin,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Haris Perwakilan PT Semen Indonesia mengatakan terkait dengan proses pemulihan lahan bekas tambang, pihaknya telah mendirikan anak perusahaan khusus untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut. “Pendirian PT Sinergi Mitra Investama sebagai anak perusahaan yang akan memanfaatkan lahan memang baru dimulai tahun ini,” ujarnya.
Menurut dia, perusahaan ini yang nantinya akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh asset lahan bekas tambang yang dianggap sudah tidak produktif milik PT Semen Indonesia. Untuk target awal memang asset yang ada di Gresik denga luasan mencapai 400-an hektar. “Tetapi untuk mengelola lahan bekas tambang di Gresik memang tidak mudah,” imbuh dia.
Usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan untuk selanjutnya pihaknya menunggu tindaklanjut dari PT Semen Indonesia terkait rekomendasi agar mereka kembali menggelar pertemuan dengan para tokoh di Kabupaten Gresik.
“Kalau ini tidak dilakukan, DPRD Gresik akan membuat panitia khusus (pansus) untuk mengorek lebih dalam terkait lahan tambang milik PT Semen Indonesia,” imbuhnya. (rof/ris)
