
GRESIK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik mengingatkan kepada jajaran kepala desa untuk berhati-hati mengelola anggaran dana desa. Jika memang kesulitan, kejaksaan siap membantu kades untuk konsultasi.
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Pandoe Pramoekartika di hadapan kades dan perangkat desa dalam sosialisasi aturan, kemarin. Kajari mengajak seluruh Kades di Gresik agar bisa mengelola anggaran desa secara benar dan tidak melakukan korupsi.
"Penyerapan anggaran pembangunan desa bisa terwujud dan aman, itu menjadi harapan kami," tegas Kajari saat membuka acara.
Dikatakan, pihaknya membuka pintu jika ada kades yang meminta konsultasi atau pengarahan cara mengelola anggaran desa yang sesuai perundang-undangan. "Kami siap membantu, namun sampai saat ini belum ada satu pun kepala desa yang lapor," ujarnya seraya di kasih aplaus.
Sementara itu, dalam kegiatan ini juga diberikan waktu sesi tanya jawab. Koordinator AKD Kabupaten Gresik, Nurul Yatim menanyakan perihal adanya kelebihan penyerapan anggaran. "Jika anggaran dikembalikan ke silva untuk tahun depan, otomatis anggaran kita juga akan dikurangi, " tanyanya.
Di tempat yang sama Kasie Pidsus Andrie Dwi Subianto menjelaskan, kelebihan anggaran masuk ke kantong pribadi resikonya berisiko masuk penjara. Untuk itu, kelebihan anggaran sebaiknya dikembalikan.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Gresik R. Bayu Probo Sutopo mengatakan, sosialisasi ini sebagai antisipasi dan pencegahan agar penyerahan dana desa dilakukan secara benar dan tidak dikorupsi.
"Selama ini, pengelohan anggaran desa tidak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana desa dipegang kades, lainnya tidak dilibatkan. Seharusnya dana masuk dan keluar dikelola oleh bendahara, dan masing pihak juga harus dilibatkan," tegasnya. (yud/ris)
