
GRESIK – Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik terus memperbaiki mekanisme bantuan hibah lembaga pendidikan. Tahun ini, Dispendik melakukan perubahan aturan pencairan bantuan hibah. Dimana lembaga pendidikan baru bisa melakukan pencairan jika sudah menyerahkan 70 Surat Pertanggungjawaban (SPj).
Kepala Dispendik Kabupaten Gresik Mahin membenarkan adanya perubahan ketentuan pencairan hibah tersebut. “Iya, memang kami minta agar lembaga pendidikan menyerahkan SPj 70 persen untuk pencairan tahap pertama. Baru nanti yang kedua 30 persen,” ujarnya.
Menurut dia, perubahan mekanisme pencairan bantuan hibah tersebut untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan. Sebab, persoalan keterlambatan SPj sering terjadi setiap tahunnya. “Kami tidak ingin terjadi persoalan dikemudian hari. Makanya kami lakukan perubahan aturan tersebut,” ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan aturan tersebut. Sebab, ini terkait persoalan teknis pelaporan yang harus dilakukan penerima hibah dan dinas terkait.
“Tapi kami minta kepada Dispendik untuk bisa melaporkan kepada dewan terkait progres pencairan dana hibah tersebut,” kata dia.
Dikatakan, laporan ini penting untuk memastikan tidak ada persoalan hukum dikemudian hari. Sebab, usulan pemberian hibah masyarakat berasal dari anggota dewan. “Kami yang mengajukan usulan, jadi kami harus ikut bertanggungjawab. Makanya kami minta laporan agar bisa melakukan pengawasan,” imbuhnya. (rof/ris)
