
GRESIK – Polemik kasus penggelapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan perangkat Desa Sidoraharjo, Kedamean, Gresik, akhirnya menemui titik terang.
Ini setelah pihak kecamatan Kedamean menggelar pertemuan bersama antara perangkat desa dengan warga setempat. Hasilnya, kepala dusun (kasun) yang menangani urusan PBB dipastikan mundur dari jabatannya.
Camat Kedamean Narto mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan persoalan di Desa Sidoraharjo bersama warga dan perangkat desa setempat. Dari pertemuan tersebut memang kasun setuju untuk mundur dari jabatannya.
“Tadi saya sudah melakukan koordinasi, semuanya sudah tuntas,” ujarnya, Rabu (31/10).
Menurut dia, selain mundur dari jabatan, kasun tersebut juga berjanji akan menyelesaikan persoalan pembayaran PBB warga yang belum disetor ke pemkab Gresik. “Termasuk masalah itu juga sudah selesai, kasun bersedia menyelesaikannya,” ungkap dia.
Ditambahkan, dengan hasil pertemuan ini diharapkan situasi di Desa Sidoraharjo bisa kembali normal. Sehingga, pemerintah desa bisa kembali melaksanakan program yang telah dicanangkan.
“Harapan kami semuanya bisa menerima dan bisa kembali rukun untuk membangun desa,” imbuhnya.
Sementara itu, warga yang sebelumnya mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati untuk menuntut kasun mundur dipastikan batal. Mereka telah menerima hasil pertemuan yang digelar kecamatan dan memastikan realisasinya. (rof/ris)
