
KOTA – Ketidakseriusan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik dalam menangani persoalan banjir Kali Lamong menjadi perhatian Komisi III DPRD Gresik. Komisi yang membidangi urusan infrastruktur ini berjanji bakal mengawal anggaran yang telah diplot untuk menormalisasi Kali Lamong.
Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana mengatakan ploting anggaran normalisasi Kali Lamong ini merupakan hasil dari konsultasi yang ia lakukan di Kementerian beberapa bulan lalu. Sehingga, tidak ada alasan bagi DPU untuk menolak.
“Sejak awal kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi di Kali Lamong. Kasihan masyarakat yang harus menderita karena banjir terus terjadi setiap tahun,” ujarnya.
Sesuai hasil konsultasi, Kementerian membolehkan pemerintah daerah melakukan normalisasi dengan anggaran APBD. Meskipun, sungai tersebut statusnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. “Asalkan, sebelum dianggarkan dalam APBD ada permintaan izin kepada kementerian,” ungkap dia.
Ditambahkan, seharusnya hal ini menjadi peluang besar bagi pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan perosalan banjir. Sebab, kalau harus menunggu pemerintah pusat kapan akan selesai. “Makanya, kami nanti akan berkoordinasi dengan DPU terkait proses pengiriman surat izin tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya, rencana DPRD Gresik menyiapkan anggaran untuk normalisasi Kali Lamong belum ada tindaklanjut dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik. DPU Gresik beralasan penanganan banjir Kali Lamong tidak bisa dilakukan dengan sembrono. Sebab, kewenangan normalisasi Kali Lamong ada ditangan Pemerintah Pusat. "Kami masih perlu melakukan kajian bersama dewan terkait rencana tersebut," ujar Kepala DPU Kabupaten Gresik Gunawan Setiaji.
Menurut dia, pihaknya tidak mau program tersebut nantinya malah menimbulkan masalah. Sebab, sudah dipastikan itu bukan wewenang pemerintah kabupaten. "Tidak bisa sembrono untuk melakukan penanganan. Kami tidak mau ada masalah nanti," ungkap dia.
Selain itu, pihaknya juga perlu melihat desain pembangunan yang akan dilakukan pemerintah pusat. Jangan sampai setelah nanti ditangani pemerintah daerah, ada pembangunan dititik yang sama dari pemerintah pusat. "Yang pasti, kami masih perlu melakukan kajian bersama," imbuh dia. (rof/ris)



