
Fraksi di DPRD Kabupaten Gresik telah menyepakati persetujuan terhadap Ranperda LKPj tahun anggaran 2017. Meski begitu, mereka memberikan sejumlah catatan terhadap ranperda tersebut. Salah satunya, terkait masih adanya realisasi pendapatan yang tidak sesuai dengan target.
Anggota F-PDIP DPRD Gresik Noto Utomo menjelaskan, permasalahan kurang maksimalnya kinerja OPD penghasil masih menjadi catatan utama. Ini harus menjadi perhatian kepala daerah untuk melakukan pembenahan. “Ini semua karena lemahnya koordinasi antar OPD, sehingga mereka terkesan saling lempar tanggung jawab,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, tiga OPD penghasil harus tetap saling berkoordinasi agar capaian pendapatan bisa sesuai dengan target yang telah dicanangkan. Tiga OPD tersebut yakni, BPPKAD, DPM-PTSP serta Dishub. “Sebab, tiga dinas ini merupakan OPD pengahasil yang perannya sangat penting untuk menggenjot PAD,” terangnya.
Hal senada disampaikan Anggota F-PKB DPRD Gresik Syaikhu Busyiri. Menurut dia, pendapatan sektor IMB yang seharusnya menjadi primadona ternyata tidak bisa mencapai target yang dicanangkan. “Selain itu, dari segi belanja, ternyata OPD juga tidak mampu menyerap 100 persen,” terangnya.
Sementara itu, Anggota F-Golkar DPRD Gresik Lusi Kustiana mengatakan permasalahan hibah dan bansos harus segera dicarikan jalan keluarnya. Sebab, permasalahan ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. “Program tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat, kami minta harus segera dilakukan pembenahan,” imbuh dia. (rof/adv)
