
KEBOMAS – Komisi II DPRD Gresik kembali menyoroti pengelolaan parkir di RSUD Ibnu Sina. Sejak dikelola perusahaan parkir swasta, rumah sakit milik Pemkab Gresik ini belum menyetorkan pajak parkir ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset daerah (BPPKAD).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gresik Sholahudin mengatakan seharusnya RSUD Ibnu Sina tidak berlindung pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk pajak dari pengelolaan parkir tetap harus dibayarkan. “Seharusnya dibayar. Karena seluruh tempat parkir tetap harus melakukan pembayaran pajak tanpa terkecuali,” ujarnya.
Terkait pendapatan dari pengelolaan parkir tersebut, rumah sakit bisa mengelolanya karena mereka sudah menjadi BLUD. Tapi, kewajiban-kewajiban kepada pemerintah daerah harus tetap dilakukan. “Kalau urusan pendapatannya itu memang sudah menjadi wewenang mereka. Tapi kewajiban pembayaran pajak tetap harus diselesaikan,” terang dia.
Ditambahkan, pihaknya akan memanggil RSUD Ibnu Sina terkait dengan permasalahan ini. Pihaknya meminta mereka segera melunas pembayaran pajak dari pengelolaan tempat parkir tersebut. “Iya nanti akan kami panggil untuk melakukan pembahasan permasalahan ini,” imbuh dia.
Menanggapi hal ini, Wakil Direktur RSUD Ibnu Sina Maftuhan menjelaskan, pihaknya saat ini masih membahas terkait pembayaran pajak dari pengelolaan parkir di RSUD Ibnu Sina. “Iya ini lagi kami bahas,” ujarnya.
Dikatakan, sesuai dengan aturan kalau pengelolaan parkir tersebut dilakukan Rumah Sakit sendiri maka tidak kena pajak. Namun, karena pengelolaannya dilakukan pihak ketiga memang sudah seharusnya membayar pajak parkir. “Dan yang seharusnya membayar pajak tersebut adalah pihak ketiga tersebut dari PT Hofmant,” imbuh dia. (rof/ris)



