
KOTA-Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik kembali menyoroti lambatnya pencairan anggaran hibah masyarakat. Hingga, pertengahan tahun ini baru sekitar Rp 2 miliar yang terserap. Padahal, jumlah anggaran untuk hibah masyarakat Rp 244 miliar.
Wakil Ketua DPRD Gresik Moh Syafi' AM mengatakan dari seluruh kegiatan memang serapan hibah yang paling lambat. Hingga pertengahan tahun serapannya tidak sampai 10 persen. “Bantuan hibah berada di urutan pertama rendahnya serapan anggaran daerah,” ujarnya.
Padahal, lanjut dia, hibah ini diperuntukan kepada masyarakat. Seharusnya, pemerintah bisa mempercepat pencairannya karena sangat dibutuhkan. "Saya rasa lambatnya pencairan ini karena lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, anggaran hibah tersebar di sejumlah OPD,” terang dia.
Ditambahkan, untuk hibah tahun 2016 dan 2017 saja sampai saat ini belum selesai. Pihaknya meminta agar pemerintah menyelesaikan dulu untuk hibah 2016 dan 2017 yang belum terbayar.
“Harus diselesaikan dulu karena mereka sudah lama menunggu,” ungkapnya.
Selain hibah, lanjut Syafi', anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat juga masih sangat minim. Dari anggaran Rp 26 miliar, sampai saat ini baru Rp 8 miliar. "Kondisi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, serapannya selalu rendah," ungka dia.
Ditambahkan, pihaknya meminta kepada komisi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD. Sehingga, proses pencairan anggaran hibah tidak mengalami kemoloran terus menerus. “Alasan mereka selalu sama masih berproses di OPD,” imbuh dia. (rof/jee)



