
BALONGPANGGANG-Ratusan pedagang pasar di Pasar Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang, mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan aparat desa setempat. Tarikan itu dilakukan dengan dalih pemutihan kepemilikan stan pasar. Mereka mengaku keberatan apabila diminta membayar karena dianggap tarikan tersebut tidak jelas.
Dugaan pungli terhadap ratusan pedagang pasar itu tertuang dalam surat 437.107,16/2018 tentang pelaksanaan pemutihan kartu stan pasar. Di surat yang ditandatangani Kepala Desa Balongpanggang, Slamet Rameli dan Panitia Pemutakhiran Data Stand Pasar Umum Desa Balongpanggang, Muhammad Muchlis itu, pedagang yang berdomisili di Desa Balongpanggang diminta membayar uang Rp 400 ribu, sementara pedagang yang berdomisili di desa lain membayar Rp 600 ribu. Pihak desa juga memberlakukan progresif sebesar 50 persen dari ketentutan tarikan bagi pedagang yang memiliki lebih dari satu stan.
Hal inilah yang memicu kemarahan pedagang. Mereka mengancam akan mempersoalkan hal ini apabila tarikan tetap diberlakukan. Salah satu pedagang pakaian, Haji Yamin mengaku hingga saat ini belum mau membayar tarikan tersebut. Dia mengaku tarikan itu tidak jelas dan hanya akal-akalan pihak desa untuk mengeruk duit pedagang.
“Pedagang di sini tidak ada yang mau bayar. Apalagi kondisi penjualan saat ini sedang sepi,” ujarnya.
Tidak hanya itu, kata dia, adanya tarikan tersebut dikhawatirkan akan menjadi agenda rutin desa. Sebab, selama ini dirinya sudah membayar retribusi ke pihak desa.
“Saya tidak masalah apabila diminta membayar, namun harus jelas dananya ini untuk apa dan ke mana,” jelasnya.
Pedagang lain, Rodhi meminta aparat desa membatalkan rencana tarikan tersebut. Sebab, selain pedagang belum mendapatkan sosialisasi, surat yang diedarkan bersifat sepihak. “Harusnya pedagang diajak rembukan dulu. Kami sudah menempati stan ini puluhan tahun dan tidak pernah ada hal seperti ini,” katanya.
Menanggapi hal ini Kades Balongpanggang Slamet Rameli meminta para pedagang bersabar dan menahan diri. Sebab, apabila kebijakan yang dia keluarkan ini memicu protes, dia akan kembali berdialog kepada pedagang.
“Pada saat kemarin kami tanya ke para pedagang mereka mengaku tidak keberatan. Begitu surat kami layangkan muncul protes seperti ini,” ujarnya.
Dikatakan, tujuan dari adanya tarikan tersebut yakni agar desa memiliki database pedagang pasar. Sebab, tanah yang digunakan oleh pedagang saat ini merupakan tanah kas desa (TKD).
“Selama ini pedagang hanya mengandalkan surat hak pakai menempati yang dikeluarkan tahun 1992. Bahkan sebagian pedagang lain mengaku suratnya sudah hilang,” terangnya.
Dari sanalah, lanjut dia, muncul inisiatif untuk menertibkan ulang data pedagang. Di samping agar kami punya database pemilik stan, juga apabila ada musibah kebakaran atau kerusakan, pihak desa mudah untuk berkoordinasi dengan pemilik asli.
Mengenai dasar hukum, Slamet menyatakan tarikan yang dilakukan sudah sesuai Peraturan Desa (Perdes) nomor 07 tahun 2017 tentang APBD-Des. Rencananya dana hasil tarikan tersebut akan digunakan untuk keperluan desa lain, seperti pembangunan fasilitas lain.
Dikonfirmasi hal ini, Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gresik, Ipda Suparlan masih akan mempelajari apakah hal ini tergolong pungli atau tidak. “Kami belum menerima informasi adanya tarikan tersebut. Kalau ada kami mempelajarinya terlebih dahulu,” katanya. (fir/jee)



