
POLEMIK parkir terkait tanggungjawab saat kehilangan tidak dibebankan kepada pengelola maupun juru parkir. Pemerintah daerah juga harus ikut bertanggungjawab ketika ada persoalan dengan kendaraan.
"Intinya, kalau ada kendaraan hilang atau kerusakan, dinas perhubungan setempat juga harus ikut bertanggungjawab, selain pengelola dan juru parkirnya," terang Fajar Yulianto, SH, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fajar Trilaksana.
Dikatakan, pengelola parkir bisa pemerintah atau swasta ikut bertanggungjawab karena menyediakan lahan dan menarik biaya atas parkir kendaraan. Secara hukum, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjwab penuh terhadap ketertiban dan keamanan warganya. "Untuk itu, pemerintah harus mampu melindungi hak-hak warganya," imbuhnya.
Dijelaskan, selama ini banyak keluhan yang disampaikan pemilik kendaraan saat parkir di area parkir umum. Pengelola tidak mau bertanggungjawab karena membebankan hal itu kepada juru parkirnya. Padahal, pemilik kendaraan telah mengeluarkan biaya parkir ke pengelola.
"Rata-rata yang terjadi, pengelola enggan menanggung kendaraan yang hilang karena sudah memasang papan nama bahwa pengelola tidak bertanggungjawab. Atau jika terjadi kehilangan menjadi tanggungjawab pemilik," ujar pengacara yang juga politisi ini.
Untuk itu, pemerintah harus memanggil para pengelola parkir di wilayah kerjanya. mereka harus diberikan penyuluhan terkait regulasi yang ada. "Sehingga, dapat dipahami oleh pengelola parkir akan tanggungjawabnya," terangnya. (han/ris)



