
KOTA-Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik dinilai belum merespons berbagai isu tidak sedap dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Misalnya, adanya isu suap, longgarnya pengawasan tes hingga indikasi jual beli naskah soal tes. Beberapa elemen pun menyayangkan sikap Dispendik dan meminta segera melakukan tindakan untuk mengambil sikap.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Gresik, Sukari mengatakan Dispendik Gresik harus segera turun ke lapangan. Dengan langkah itu, Dispendik harus memastikan kebenaran adanya isu tersebut. Pasalnya, hal tersebut telah mengganggu dunia pendidikan di Kota Pudak.
“Dispendik ada baiknya menghadapi sumber permasalahan. Harapannya, kebenarannya bisa terungkap,” kata Sukari.
Dalam proses PPDB, lanjut Sukari, kasus isu hingga longgarnya pengawasan tes sudah sering terjadi setiap tahun. Hal ini karena banyaknya orang tua dan siswa yang ingin masuk sekolah negeri. Terlebih, kini ada sistem zonasi yang dinilai kurang memperluas cakupan siswa yang akan diterima.
“Jadi isu ini harus segera diklarifikasi. Ini sangat penting karena kalau masuk sekolah dengan kasus demikian tentu kasihan sekolah dan siswanya,” jelasnya.
Sedangkan menurutnya, IGI sendiri tidak mempercayai isu itu. Alasannya, dalam sistem tes yang ditarget adalah benar-benar mencari bibit yang potensial sesuai dengan standar sekolah. Meski demikian Dispendik memang tetap harus merespons.
“Kami IGI masih percaya karena prosedural SD sudah sesuai juknis dan sulit untuk mempermainkannya,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Gresik Tanswirul Azis menambahkan, Dispendik Gresik terkenal dengan antikritik. Padahal, banyak kasus pendidikan terutama saat PPDB. Selain itu, kasus permainan penempatan KS (Kepala Sekolah,Red) juga sering terdengar.
“Pendidikan itu kunci keberhasilan membangun bangsa dan negara. Jika masih ada kecurangan dan permainan, maka generasinya yang rusak,” ujarnya. (han/jee)



