
KOTA – Tim pasangan calon (Paslon) Nomor 2 menolak hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilgub 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gresik. Saksi Paslon Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno beralasan mereka menemukan banyak kesalahan administrasi selama proses pemungutan.
Pada rekapitulasi ini, pasangan nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak unggul dengan perolehan suara sebanyak 345.598. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Syaifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno memperoleh suara sebanyak 251.351 dari total pemilih sah sebanyak 596.949 orang.
Saksi Paslon nomor urut 2 Imam Munawar mengatakan, pihaknya menolak untuk menandatangani berita acara rekapitulasi yang digelar KPUD Kabupaten Gresik. Sebab, pihaknya menemukan banyak kesalahan administrasi selama proses pemungutan berlangsung. “Iya, kami memang menolak,” ujarnya, kemarin.
Sejumlah kesalahan administrasi yang ditemukan di antaranya tidak diberikannya salinan DPT kepada saksi. Kemudian, saksi juga tidak bisa melakukan dokumentasi terhadap daftar hadir para pemilih. “Inikan penting untuk melihat kepastian jumlah pemilih dan hasil pemilihan,” terang dia.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menemukan adanya berita acara rekap di PPK Duduksampeyan tidak disampul dan tidak disegel. Kemudian, di Kecamatan Kebomas juga terjadi kekurangan surat suara. “Masih banyak lagi kesalahan administrasi yang dilakukan petugas pemungutan suara KPUD Gresik,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Gresik Imron Rosyadi menyoroti terkait jumlah DPT tambahan yang cukup banyak. Dari data yang ia miliki jumlah DPT tambahan mencapai 4.000 orang. “Seharusnya mereka bisa masuk ke dalam DPT, tapi kenapa sampai tidak terdata dan akhirnya masuk di DPT tambahan,” terangnya.
Menanggapi hal ini, Ketua KPUD Kabupaten Gresik Akhmad Roni mengatakan terkait sejumlah kesalahan administrasi pihaknya terus melakukan perbaikan. Salah satunya, dengan melakukan bimbingan teknis (bintek) kepada para petugas. “Iya, terkait hal ini kami terus melakukan perbaikan,” katanya.
Sedangkan untuk jumlah DPT tambahan yang cukup banyak pihaknya memang mengakui hal itu. Dari data yang ada, jumlah DPT tambahan ada sekitar 4. 318 orang. “Kami akan terus meningkatakn validasi terhadap jumlah pemilih tetap dalam pemilu selanjutnya,” imbuh dia. (rof/ris)



