
USAI libur lebaran, DPRD Gresik segera melanjutkan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban(LKPJ) APBD 2017. Pembahasan dilakukan setelah ada penyelesaian audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua DPRD Gresik Moch Syafi' AM menjelaskan, tata kelola keuangan APBD Gresik 2017 termasuk dalam kategori bagus. "Buktinya kita mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP, Red). Penghargaan ini menguatkan perolehan WTP 2 tahun sebelumnya," ujar Moch Syafi'.
Ditambahkan, tata kelola keuangan Pemkab Gresik dari tahun ke tahun terus menunjukkan grafik yang bagus. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya kemitraan antara Pemkab Gresik dengan DPRD.
"Namun bukan berarti tidak ada evaluasi sejumlah kegiatan di OPD Pemkab Gresik. Semua evaluasi yang kita lakukan untuk perbaikan. Untuk evaluasi tersebut telah kami serahkan di masing- komisi yang membidanginya," terang politisi PKB ini.
Di tempat yang sama Ketua Komisi I DPRD Gresik Eddy Santoso menyatakan, banyak kinerja OPD yang menjadi mitra komisinya yang dievaluasi dalam LKPK akhir tahun APBD 2017.
Evaluasi meliputi kinerja sparatur sipil negara(ASN)/PNS. "Kinerja ASN menjadi atensi khusus dalam komisi yang saya pimpin menyikapi LKPJ akhir tahun APBD 2017," ujarnya.
Eddy Santoso meminta kepada tim disiplin pegawai agar intens lakukan sidak ke sejumlah OPD. Terlebih di kantor-kantor kecamatan.
Selain itu, tambah Eddy, pelayanan di puskesmas maupun Pustu (Puskesmas Pembantu), juga menjadi sorotan Komisi I dalam menyikapi LKPJ akhir tahun APBD 2017. (rof/ris)



