Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kebijakan PPh 0,5 Persen Gairahkan Iklim Wirausaha

A
Penulis: Administrator❯
Kebijakan PPh 0,5 Persen Gairahkan Iklim Wirausaha
Kebijakan PPh 0,5 Persen Gairahkan Iklim Wirausaha



Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Gresik mengapresiasi langkah pemerintah yang menetapkan pajak penghasilan (PPh) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen. Kadin memprediksi  kebijakan itu bakal mendorong masyarakat untuk semakin giat dalam mendirikan industri rintisan dan berwirausaha.


Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Gresik, Lailatul Qodri mengatakan, penetapan pajak penghasilan sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM selain memberikan angin segar juga sekaligus menjadikan iklim berwirausaha menjadi lebih pasti.


"Ini akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pelaku bisnis dan pemerintah. UMKM akan menertibkan sistem pencatatan dan pengakuan pajak UMKM serta tidak bermain kucing-kucingan menghindari pajak. Di sisi lain, pemerintah bisa mendapatkan basis pajak yang lebih besar dari sektor tersebut,"  papar Qodri.


Dikatakannya, saat ini lebih dari 20.000 pelaku UMKM di Gresik yang sudah menantikan kebijakan tersebut.  Sebab, selama ini mereka merasa katakutan dengan tarif pajak yang diberlakukan pemerintah.


“Kami berharap UMKM tidak lagi ragu mengungkap keuntungannya karena beban pajak penghasilan yang ditetapkan pemerintah tidak lagi memberatkan,” katanya.


Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Gresik, Sefrianto Maulana menuturkan, kebijakan penetapan PPH final 0,5 persen tidak hanya akan meningkatkan jumlah industri rintisan saja namun juga menambah jumlah pengusaha muda di Gresik.


“Sebagai pengusaha muda atau baru biasanya kami selalu dibayangi dengan pungutan pajak. Tentu ini menjadi kendala. Sehingga dengan adanya kebijakan baru ini kami optimis iklim wirausaha di Gresik akan semakin meningkat,” tandasnya.


Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik, Ismail menerangkan terdapat tiga hal yang direvisi oleh pemerintah terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013.  Diantaranya, tarif dan subjek UKM yang dibolehkan mempergunakan PPh Final UKM, yaitu 0,5 persen untuk wajib pajak pribadi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap /CV), firma, dan perseroan terbatas (PT). Ambang batas UKM yang ada saat ini yaitu sebesar Rp 4,8 miliar per tahun akan tetap dipertahankan. Serta diberlakukan batas waktu bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan UKM menggunakan tarif PPh Final.


“Wajib pajak badan mempunyai batas waktu maksimal selama tiga tahun, kemudian harus membuat pembukuan agar melakukan pembayaran pajak secara normal,” ujarnya.


Untuk batas waktu menggunakan PPh Final UKM bertarif 0,5 persen ini juga berlaku bagi wajib pajak pribadi selama enam tahun.


“Selama waktu itu, wajib pajak yang merugi akan dibebaskan dari pungutan pajak oleh Ditjen Pajak. Kondisi ini lebih menguntungkan dibanding menggunakan tarif pajak final, karena wajib pajak badan harus membayar pajak mesti usahanya mengalami kerugian,” tandasnya. (fir/han)


 


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer