
Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gresik menyegel dua industri besar, PT Tjakrindo Mas dan PT Platinum Keramik Indonesia. Keduanya dinilai tidak melapor dan membawa retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama puluhan tahun.
KEGIATAN penyegelan industri menengah atas ini dilakukan tim terpadu DPM-PTSP, Senin kemarin. Sebelum menyegel, DPM-PTSP sudah memberikan peringatan berupa surat kepada kedua industri tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, keduanya enggan melaporkan IMB perluasan pabrik sekaligus membayar retribusinya.
Penyegelan pertama dilakukan di pabrik PT Jkarindo Mas, di Jalan Raya Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti. Disusul kemudian PT Platinum keramik Indonesia yang berada di Jalan Raya Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom.
Kepala DPM-PTSP Pemkab Gresik, Mulyanto mengatakan, penyegelan kedua pabrik terpaksa dilakukan karena tidak memiliki itikad baik untuk melengkapi dokumen IMB. Padahal, pihaknya sudah mengirim surat teguran beberapa kali. “Perusahaan yang mokong langsung kami sikat,” tegasnya.
Dikatakan, PT Tjakrindo Mas dari total keseluruhan luas bangunan 161.946 meter persegi yang memiliki IMB kurang dari 30 persen. Sehingga IMB yang dilaporkan hanya 35.104 meter persegi. Selain itu, perusahaan produsen pipa ini terakhir mengurus IMB pada 1999.
Sedangkan untuk PT Platinum Keramik Indonesia pengurusan IMB terakhir dilakukan pada tahun 2002. Adapun bangunan yang belum memiliki IMB mencapai 87.074 meter persegi. “Kami beri waktu satu minggu agar manajemen perusahaan datang ke kantor dan mengurus izinnya. Jika tidak kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menghentikan seluruh aktivitas industrinya,” jelasnya.
Sementara itu, Senior Staff Administration PT PT Tjakrindo Mas, Asmara membantah tudingan jika pihaknya tidak memiliki itikad baik melengkapi dokumen IMB. Alasannya, selama ini kesulitan mencari tukang gambar bangunan.
“Selama ini kami selalu kooperatif dan koordinasi hanya saja gambar yang kami serahkan mendapatkan banyak koreksi. Namun kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh dokumen-dokumen yang diminta,” ujarnya.
Hal senada disampaikan General Affair PT Platinum Keramik, Joshua. Menurutnya, untuk melengkapi dokumen IMB, pihaknya kesulitan mencari dokumen status tanah. Dia mengaku, pemilik lahan sudah banyak yang tidak diketahui keberadannya saat ini.
“Pihak desa juga tidak bisa menerangkan riwayat tanah yang saat ini kami tempati. Sehingga ada beberapa petak lahan kami yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat dan ini menjadi kendala dalam pengurusan IMB,” tegasnya. (fir/ris)



