Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soroti Pansus RT/RW

A
Penulis: Administrator❯
Soroti Pansus RT/RW
Soroti Pansus RT/RW



Gresik merasa pesimis dengan hasil kerja panitia khusus (Pansus) DPRD Gresik. Padahal, setelah lebaran seluruh hasil kerja pansus dibawa ke rapat paripurna untuk dilaporkan dan diambil keputusan sebelum dikirim oleh pimpinan DPRD ke Gubernur Jatim untuk evaluasi maupun fasilitasi.  


“Setelah lebaran, kami memang rencanakan untuk membawa hasil kerja-kerja pansus dalam rapat paripurna. Karena, ada perda yang bersifat evaluasi atau fasilitasi. Tapi, Pansus II (yang membahas Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Gresik Tahun 2010 - 2030), saya rasa seperti tidak bekerja,” ujar Wakil Ketua DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM.


Menurut dia, pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda 8 tahun 2011 tentang RTRW Gresik Tahun 2010- 2030 tidak bisa sembarangan. Harus lebih detail, cermat dan sangat hati-hati dengan dokumen pendukung yang lengkap.


“Tak bisa dibahas oleh pansus seperti membahas ranperda yang biasa-biasa saja,”paparnya.


Sebelumnya, Pansus II telah melakukan konsultasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta. Ternyata ranperda tersebut tak dilengkapi dengan dokumen pendukung utama sebagai syarat untuk  bisa disahkan.


 “Kelengkapan administrasi yang harus ada yakni  buku rencana, album peta, berita acara konsultasi publik,  berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan; dan surat persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW kabupaten/kota, RTR kawasan strategis kabupaten/kota dan RDTR kabupaten/kota,” ujar Anggota Pansus II, Sugiyo.


Kenyataanya, hal tersebut tak dilengkapi oleh eksekutif. Padahal, dokumen pendukung dan kelengkapan administrasi tidak disampaikan secara lengkap, Gubernur mengembalikan rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah kepada bupati/walikota untuk dilengkapi.


 “Itu persyaratan yang wajib dipenuhi. Kalau tak ada persyaratan itu, pasti akan dikembalikan. Kenyataannya, tak ada dokumen itu,”tandasnya.


Menurutnya, pansus II DPRD Gresik juga tak bisa membedah secara maksimal dan tak memiliki dasar yang kuat untuk melanjutkan pembahasan kalau dokumen yang diperlukan tidak dilengkapi. Sebab, berbagai kekurangan dokumen tersebut menjadi persyaratan mutlak sesuai aturan.


 “Aturan itu, sudah jelas dalam Permendagri No 13 tahun 2016 tentang evaluasi tentang ranperda rencana tata ruang daerah. Jadi dokumen itu yang menjadi dasar kita membahas,”imbuhnya. (rof/ris)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer