
KEBOMAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menunjuk 10 organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sehingga, 10 OPD ini diharapkan benar-benar bersih dari korupsi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
10 OPD tersebut di antaranya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, RSUD Ibnu Sina, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Gresik dan Sangkapura.
Sekertaris Deputi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya meminta kepada OPD agar tidak hanya formalitasi menandatangani pakta integritas ini. "Tetapi benar-benar bisa merealisasikannya," ujar dia.
Menurut dia, untuk mengukur keberhasilan ini cukup mudah. Yakni dengan melihat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan para ASN. "Hanya ini saja sebenarnya. Melakukannya pun mudah asalkan benar-benar diniatkan dari hati," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan bahwa sejak dilantik menjadi Bupati pertama kali tahun 2010 sudah bertekad agar Gresik menjadi WBK dan WWBM.
“Pada saat itu ada rekrutmen CPNS tahun 2010, kami sudah mengetrapkan perekrutan CPNS dengan seleksi murni. Bahkan saat berlangsungnya mutasi pejabat, kami melaksanakan sesuai aturan," ujarnya.
Bahkan pihaknya menantang, kalau menjumpai ada hal yang tidak jujur misalnya pakai pelican, segera laporklan. " Nanti akan kami berikan sanksi dan reward bagi pelapor," kata dia.
Dia juga menyatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya selalu menertibkan absensi ASN. Baik absensi rapat atau absensi kehadiran di kantor. Bahkan untuk yang akan dating pihaknya akan mengadakan apel pagi tak hanya pada hari Senin dan Jum’at. Tapi setiap saat, ASN di Gresik harus siap apel. (rof/ris)



