
KOTA – Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (DPC FSKEP) Kabupaten Gresik menemukan banyak pekerja di Gresik memiliki kartu jaminan kesehatan ganda. Mereka mendesak agar BPJS Kesehatan Gresik untuk menertibkan karena merugikan pemerintah maupun pekerja. Sebab, gara-gara kepesertaan ganda, gaji pekerja mengalami pemotongan dua kali tiap bulan.
Dua kartu tersebut yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu BPJS Kesehatan Pekerja. Untuk yang KIS mereka dibayar oleh pemerintah. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan pekerja di potong dari gaji yang diterima dari perusahaan. Anggota FSKEP Gresik Siswanto mengatakan, jumlah pekerja yang memiliki BPJS ganda cukup banyak. Sehingga, pihaknya meminta agar segera dilakukan penertiban. "Banyak di tempat saya saja ada lebih dari 10 pekerja yang memiliki kartu BPJS ganda," ungkap dia.
Dikatakan, kalau memang tetap menggunakan KIS maka seharusnya gaji mereka jangan dipotong lagi. Kalau memakai BPJS Kesehata pekerja maka iuran dari pemerintah harus dihentikan. "Ini tugas BPJS agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut," imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik Galih Anjungsari mengatakan pihaknya sudah bersurat kepada perusahaan. Isinya bagi karyawan yang punya KIS silahkan mengundurkan diri dari keikutsertaan KIS karena sudah dapat BPJS dari perusahaan. "Sudah kami surati perusahaan," ujarnya.
Namun, lanjut dia, rata-rata pekerja yang memiliki kartu ganda tersebut tidak mau mengundurkan diri dari keikutsertaan di KIS. Karena mereka khawatir bisa dipecat di tengah jalan lantaran hanya sebagai pekerja outsourching. "Memang paling banyak adalah pekerja outsourching," terangnya.
Ditambahkan, kepemilikan ganda KIS dan BPJS ini terjadi karena saat ikut di KIS belum ada NIK yang terdaftat. Sehingga saat didaftarkan perusahaan mereka dianggap belum memiliki BPJS. "Tapi kalau mereka saat mendaftar KIS ada NIK nya pasti terbaca disistem kami. Jadi tidak mungkin ganda," imbuhnya. (rof/ris)



