
KOTA - Dari total 7.024 Industri Kecil dan Menengah (IKM) hampir 22 persen tidak memiliki hak paten usahanya. Alhasil, banyak perusahaan besar yang kadang mengklaim dan sulkitnya mereka untuk ekspansi wilayah lain maupun luar negeri.
Kepala Dinas Perindustrian dan peredagangan (Diskoperindag) Gresik, Agus Budiono mengatakan banyaknya pengusaha yang belum punya hak paten itu lantaran mereka belum mengerti prosedur untuk kepemilikan hak paten produksi usahanya. Padahal, untuk pengembangan modal usaha dan ekspansi produksi diperlukan hak paten baik SNI maupun lokal.
"Untuk itu kami mendorong seluruh IKM untuk segera mendapatkan produknya, hak paten justru melebarkan bisnisnya lebih luas,” kata Agus. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, Diskoperindag bekerjasama dengan Kejaksaan Gresik dan lembaga sertifikasi produksi.
Dalam pembuatan hak paten, pengusaha memang harus langsung ke Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terdekat. Kemenkumham sendiri, selain mengurus hak merek dan hak paten, mereka juga mengurus hak cipta. “Kalau di Gresik, untuk sementara diwakili oleh Kejaksaan,” kata Agus. Gresik menjadi salah satu pelopor untuk instruksi mewajibkan seluruh IKM memiliki hak paten. Bahkan, Gresik menjadi salah satu kota yang percontohan dalam mewajibkan seluruh IKM memiliki hak paten. “Tim anggota DPRD Banyuwangi ini berkunjung ke Gresik untuk sistem pelayanan hak paten IKM di Gresik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kadin Jatim, Jamhadi menambahkan, hak paten sudah menjadi kendala utama bagi industri di Gresik dalam melebarkan sayapnya. “Di luar negeri yang ditanyakan utama itu ya hak paten ,meski produknya bagus tapi tidak punya hak paten akan dibuang,” jelasnya. Namun, banyak IKM yang belum mengeti proses mendapatkan hak paten maupun hak cipta. Maka itu, pemerintah harus mendorong dan mendampingi mereka untuk memiliki hak paten dengan menggandeng pihak terkait seperti Kemenkumham. (han/ris)



