
KOTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik memastikan anggaran Rp 7,5 miliar bukan untuk melakukan perbaikan Jalan Harun Tohir. Anggaran tersebut hanya digunakan untuk melakukan perbaikan saluran air. Untuk perbaikan jalan sendiri tetap menunggu kesediaan perusahaan untuk patungan.
Informasi yang berhasil dihimpun, sesuai hasil rapat tertutup Badan Anggaran (Banggar) dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten telah disepakati pemberian anggaran Rp 7,5 miliar untuk Jalan Harun Tohir. Padahal, anggaran ini sebelumnya telah dicoret sendiri oleh DPU Kabupaten Gresik.
Wakil Ketua Banggar DPRD Gresik Nur Saidah mengatakan anggaran Rp 7,5 miliar tersebut bukan untuk perbaikan Jalan Harun Tohir. Anggaran tersebut hanya digunakan untuk membangunan saluran airnya saja. “Iya memang sesuai rapat kemarin ada anggaran Rp 7,5 miliar,” ujarnya.
Menurut dia, untuk perbaikan jalannya sendiri tetap menggunakan anggaran dari patungan perusahaan yang ada di sekitar. Dari laporan Dinas PU ada empat perusahaan utama pengguna jalan tersebut. “Yakni, PT Pelindo, PT Gresik Jasa Tama serta dua perusahaan milik Pertamina,” ungkap dia.
Ditambahkan, selama perusahaan tidak mau patungan maka perbaikan Jalan Harun Tohir tidak akan terealisasi. Sehingga, satu-satunya cara harus dilakukan pemortalan jalan. “Dengan begitu, kalau memang perusahaan tidak mau membantu pada APBD 2019 bisa anggarkan untuk perbaikan sesuai kelas jalan III,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPU Kabupaten Gresik Gunawan Setiaji mengatakan memang ada anggaran Rp 7,5 miliar untuk Harun Tohir. Sedangkan untuk kepastian dari perusahaan pengguna jalan belum ada. “Jadi sampai saat ini baru ada anggaran Rp 7,5 miliar dari APBD Gresik,” ujarnya. (rof/ris)



