
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gresik memastikan bagi masyarakat yang tidak memiliki elektronik KTP (e-KTP) tidak bisa mengikuti pemilihan umum. Sebab, sesuai dengan aturan e-KTP merupakan syarat untuk bisa mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua KPUD Kabupaten Gresik Akhmad Roni mengatakan bagi masyarakat yang tidak memiliki e-KTP tapi memiliki surat keterangan (suket) tetap bisa mencoblos. Tapi yang tidak memiliki kedua-duanya tidak bisa. “Kalau tidak bisa e-KTP dan suket apa dasarnya dia mencoblos. Tidak bisa,” ujarnya, kemarin.
Terkait dengan temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) jika 29 ribu masyarakat belum memiliki e-KTP pihaknya menolak mengomentari. Sebab, pihaknya belum mendapatkan laporan tersebut. “Kami tidak bisa mengomentari karena kami tidak tahu data tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya, dari data yang berhasil dihimpun Panwaslu, dari jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang masuk sekitar 908.540 ada 29.425 belum terekam di e-KTP. Komisioner Panwaslu Gresik Maslukin Musdah mengatakan jika proses ini dibiarkan akan mempersulit dalam proses pemilu mendatang. "Sangat menghambat, karena itu dinas terkait segera melakukan percepatan sebelum pemilu berlangsung," ungkapnya.
Menurut dia, sesuai aturan yang ada penyelenggara bisa dipidanakan jika tidak memenuhi hak pemilih untuk ikut mencoblos pada saat pemilihan mendatang. Sehingga, pihaknya meminta agar hal tersebut segera diselesaikan. “Bisa dipidanakan, makanya harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tersisa ini,” terang dia.
Ditambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk segera memproses ribuan pemilih yang belum memiliki e-KTP. Dari data Dispendukcapil dari 29 ribu tersebut saat ini tinggal 14 ribu. “Tapi kami masih terus melakukan pemantaun agar semua warga bisa memilih,” imbuhnya. (rof/ris)



