
KOTA – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk melakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mendapat kritikan tajam dari Fraksi PAN (F-PAN) DPRD Gresik. PAN menilai pada perubahan ini rawan terjadi pelegalan terhadap pelanggaran tata ruang yang ada. Sehingga, mereka meminta tim yang dibentuk Pemkab Gresik untuk melakukan perubahan RTRW memaparkan kepada dewan.
“Momentum perubahan perda harus dijauhkan dari niat tidak baik dari Pemerintah Daerah untuk pemutihan atau melegalkan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang selama ini,”ujar Ketua F-PAN DPRD Gresik, Fakih Usman saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap ranperda inisiatif Pemkab Gresik.
Menurut dia, Pemkab Gresik melalui Tim Pelaksana Peninjauan Kembali RTRW harus menyampaikan secara langsung kepada DPRD atas hasil kajian terhadap dinamika pembangunan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dengan kualitas RTRW, kesesuaian dengan peraturan perundang undangan, dan bagaimana kesesuian pelaksanaan pemanfaatan ruang.
“Sehingga, kami mengetahui ruang mana telah terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan ruang. Karena, sebelum mengajukan ranperda perubahan ada tim yang mengkaji itu,” tandasnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan perubahan RTRW ini tidak dilakukan karena adanya intervensi dari investor. Terkait dengan perubahan minapolitan di Ujungpangkah dan Sidayu memang pernah diajukan perubahan peruntukannya. “Namun, pengajuan tersebut pernah ditolak,” ujarnya.
Menurut dia, jika nanti perubahan minapolitan menjadi kawasan industri disetujui, pihaknya bakal tetap memberikan syarat kepada investor untuk melindungi kawasan minapolitan. “Kalau diperbolehkan saya titip agar ada bengunan yang mendukung minapolitan. Misalnya dengan membangun sungai yang besar,” kata dia.
Ditambahkan, terkait itu semua bupati menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Gresik serta tim dari Pemkab Gresik. “Apapun keputusannya saya serahkan kepada dewan dan pemkab,” imbuhnya. (rof/adv)



