
BELUM terbitnya peraturan bupati (perbup) terkait biaya pengurusan prona mendapat perhatian dari Komisi I DPRD Gresik. Mereka meminta seluruh desa untuk menghentikan penarikan biaya prona. Namun, untuk proses administrasinya bisa tetap dilanjutkan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan selama belum adanya perbup, penarikan biaya prona harus dihentikan dulu. Jangan sampai terjadi persoalan dikemudian hari lantaran adanya pelanggaran aturan. “Untuk tarikannya saja lo ya. Kalau proses administrasinya bisa dilanjutkan,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, saat ini pihaknya masih mendesak Bagian Hukum agar segera membuat perbup tentang aturan biaya pengurusan prona tersebut. Ini sesuai dengan amanat dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. “Ya harus segera dibuat inikan sudah diperintahkan pemerintah pusat,” ungkap dia.
Dijelaskan, sesuai dengan ketentuan SKB 3 Menteri, biaya pengurusan prona maksimal Rp 150 ribu untuk wilayah Jawa. Sehingga, untuk desa yang menarik lebih dari itu harus dihentikan dulu. “Kalau tarikannya sama saya kira tidak ada masalah, tapi kenyataannya di lapangan banyak yang lebih dari angka tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kabag Hukum Pemkab Gresik Edi Hadi Siswoyo mengatakan memang sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri untuk membebankan biaya pengurusan kepada masyarakat harus melalui perbup. “Tapi sampai sekarang belum ada OPD yang mengusulkan kepada Bagian Hukum, terus apa dasarkan kami membuat,” ujarnya.
Menurut dia, kalau memang ada OPD yang mengusulkan pembuatan perbup pihaknya pasti akan menindaklanjutinya. “Kami menunggu usulan tersebut, kalau ada usulan masuk pasti akan kami tindaklanjuti,” kata dia. (rof/ris)



