
RENCANA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik untuk menyesuaikan Nilai Jual Beli Objek Pajak (NJOP) mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pasalnya, dengan kenaikan NJOP berpengaruh langsung terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemkab khawatir jika kenaikan PBB cukup besar bakal menimbulkan gejolak di masyarakat.
Sekertaris Daerah (Sekda) Gresik Joko Sulistyo Hadi mengatakan secara prinsip pihaknya setuju terhadap perubahan ini. Sebab, NJOP PBB yang diberlakukan Kabupaten Gresik sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain.
“Namun, jika NJOP telah disesuaikan dan tariff pajak tetap 0,1 persen dan 0,2 persen akan terjadi kenaikan drastic terhadap pajak PBB. Maka perlu dipertimbangkan untuk menurunkan tariff PBB,” ujarnya saat memberikan pendapat atas Ranperda inisiatif DPRD Gresik.
Menurut dia, dengan penurunan tarif PBB dan kenaikan NJOP sesuai dengan harga pasar penerimaan PBB minimal sama atau lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga, tidak terjadi gejolak dimasyarakat. “Dengan kenaikan NJOP sesuai harga pasar juga mempermudah pengenaan pajak BPHTB yang selama ini menggunakan dasar harga pasar,” ungkap dia.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan untuk tariff PBB tidak akan diturunkan. Sehingga, kenaikan PBB sudah pasti akan terjadi. “Perubahan Perda ini dilakukan memang untuk itu. Sebab, harga NJOP saat ini sangat tidak sesuai dengan harga pasar,” terangnya.
Namun, lanjut dia, pihaknya memastikan kenaikan tariff PBB ini tidak akan terjadi untuk semua wilayah. Nanti, akan disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah (ZNT). “Yang mengalami kenaikan nanti ada di wilayah perkotaan. Karena harga tanah disini memang sudah sangat mahal,” ungkap dia.
Ditambahkan, untuk di wilayah pedasaan kenaikannya tidak akan signifikan. Apalagi, pihaknya juga akan menurunkan tariff PBB untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Untuk melindungi para petani nanti untuk LP2B akan dilakukan penurunan tariff PBB,” imbuhnya. (rof/ris)



