
KOTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Gresik akhirnya turun tangan menindaklanjuti maraknya lahan eks tambang yang mangkrak. Keduanya segera melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gresik. Dalam perubahan ini, mereka bakal mewajibkan para pemilik lahan eks tambang untuk memanfaatkan. Jika tidak, maka Pemkab akan mengambil alih dan memanfaatkan lahan tersebut.
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan langkah ini diambil lantaran jumlah lahan eks tambang di tiga kecamatan wilayah Kota Gresik cukup banyak. Pihaknya yakin lahan-lahan tersebut tidak akan bisa direklamasi.
“Jumlahnya mencapai 350 hektar lebih, bagaimana caranya untuk melakukan reklamasi. Gunung Surowiti digempur saja tidak akan cukup,” ujarnya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Gresik, kemarin.
Menurut dia, di dalam pembahasan perubahan Perda RTRW ini pihaknya meminta agar ada ketentuan terkait pemanfaatan lahan tersebut. Entah digunakan untuk wisata atau untuk yang lainnya. “Yang pasti, jangan sampai ada lahan eks tambang di wilayah Kecamatan Manyar, Kecamatan Kebomas dan Gresik yang tidak dimanfaatkan,” ungkap dia.
Ditambahkan, pihaknya juga meminta bangunan eks pabrik Semen Gresik yang tidak digunakan juga difungsikan untuk wisata. Pihaknya tidak mau hanya ditinggali monument-monumen bangunan yang tidak ada fungsinya. “Harus ditata. Dan ini saya serahkan pada pembahasan di DPRD Gresik,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan persoalan ini sudah lama di kaji. Sebab, keberadaan lahan tambang ini sangat mengganggu tata kota karena dibiarkan mangkrak begitu saja. “Dalam perubahan perda ini nanti akan dimasukkan tata ruang wilayah-wilayah reklamasi,” kata dia.
Ditambahkan, jika nanti pemilik lahan tidak mau melakukan pemanfaatan maka pemerintah yang berkewajiban melakukannya. “Sudah tidak direklamasi, malah dibiarkan saja. Ini harus segera ditindaklanjuti,” imbuhnya. (rof/ris)



