
KENDATI Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gresik Samudera (GS) mati suri, dewan dan pemkab sepakat untuk mempertahankannya. Rencananya BUMD tersebut bakal mencari usaha lain.
“Kita sepakati dihentikan sementara operasionalnya sambil mencari peluang bisnis yang bisa dilakukan,”ujar Ketua Komisi II DPRD Gresik, Sholihuddin, kemarin.
Dijelaskan politisi PKB ini, awalnya pendirian GS karena pemerintah daerah tak diperbolehkan mengelola kepelabuhanan. Akhirnya, dibentuk GS yang bakal mengelola kepelabuhanan. Namun, ada persyaratan yang tak mampu dipenuhi yakni kewajiban modal dasar sebesar Rp 500 milyar untuk badan usaha pelabuhan (BUP).
“Selain itu, persyaratan teknisnya yakni menguasai dan atau mengoperasikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhanan antara lain lahan dan peralatan,” ujarnya.
Termasuk, bukti memiliki paling sedikit 2 pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhanan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau diakui oleh Direktur Jenderal dan memiliki Surat Keterangan atau Rekomendasi dari Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Setempat untuk kegiatan jasa kepelabuhanan dan/atau kegiatan jasa terkait kepelabuhanan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM 146/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 51/2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
“Karena ada aturan itu, sangat menyulitkan dan tak bisa terpenuhi. Makanya, kami merekomendasikan PT Gresik Samudera untuk mencari terobosan dengan menggandeng BUMN (badan usaha milik negara). Bisnis yang bisa dilakukan PT Gresik Samudera yakni bergerak di bidang jasa ekspedisi atau EMKL (ekspedisi muatan kapal laut),”imbuh dia.
Ditambahkan, pihaknya berharap pemkab bisa secepatnya mencari peluang bisnis lain untuk menghidupi perusahaan. “Kami masih menunggu terobosan ini, yang jelas untuk perusahaan tersebut tidak dibubarkan,” pungkasnya. (rof/ris)



