
MARAKNYA pungutan liar (pungli) dalam pengurusan prona mendapat perhatian dari kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Kemarin, wakil rakyat melakukan konsultasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.
Dalam konsultasi itu, pungutan biaya prona harus didasarkan pada peraturan bupati (perbup). Sedangkan sampai saat ini, Gresik belum memiliki perbupnya. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Ruspandi Sunaryo mengatakan dari hasil konsultasi sudah dipastikan seluruh biaya yang ditarik adalah ilegal. Sebab, Gresik belum memiliki peraturan bupati (perbup) terkait aturan biaya. “Ya jelas ilegal. Ini yang ngomong langsung BPN pusat,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri biaya prona bisa dibebankan kepada masyarakat asalkan ada perbup. Kalau belum ada perbup maka pembebanan biaya tersebut ilegal. “Jadi kami minta pemerintah segera menerbitkan perbup karena ini sudah ditunggu desa,” ungkap dia.
Dikatakan, dalam SKB 3 Menteri juga sudah disebutkan jika biaya pengurusan prona di wilayah Jawa besarannya tidak melebihi Rp 150 ribu. Ini sudah dipatok, jadi tidak boleh menarik lebih dari angka ini. “Kalau ada lebihnya maka harus dikembalikan kepada para penerima program tersebut,” katanya.
Ditambahkan, setelah melakukan konsultasi ini pihaknya bakal memanggil Asosiasi Kepala Desa (AKD) serta Bagian Hukum Pemkab Gresik. Nanti akan dibahas proses pembuatan perbup tersebut. “Nanti akan kami sampaikan hasil konsultasi ini agar tidak terjadi persooalan dikemudian hari,” imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Edi Hadi Siswoyo belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini. Saat dihubungi melalui telefon selulernya hanya terdengar nada deringnya saja. (*/rof)



