
Rumor adanya pemotongan upah para guru pegawai tidak tetap (PTT) Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) dan disoroti Dewan Pendidikan Gresik. Mereka meminta Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Gresik mengawasi perilaku jajarannya.
"Apalagi pemotongan ini dilakukan oleh kepala sekolah melalui kesepakatan bersama Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS)," kata Sekretaris Dewan Pendidikan Gresik Nur Faqih.
Dijelaskan, Dewan Pendidikan meminta Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Gresik untuk ikut mengawasi. Sebab hal seperti itu dianggap mencoreng nama baik pendidikan, khususnya di Gresik.
"Kami ingin cabang dinas sebagai kepanjangan tangan Dispendik Jatim ikut mengawasi. Minimal, mereka mencegah hal-hal yang hendak dilakukan di luar aturan. Apalagi dalam kasus ini, yang menjadi korban adalah para guru dengan gaji yang minim," imbuh Nur Faqih.
Faqih menegaskan, tindakan kepala sekolah yang memotong upah para guru. Pasalnya keputusan itu dianggap merugikan para guru. Selain tidak sesuai peruntukkan juga tidak sesuai keputusan Gubernur Jatim No : 188/147/KPTS/013/2018 tentang bantuan kesejahteraan guru PTT.
Dijelaskan, memang secara teknis sekolah tidak memotong tunjangan dari provinsi. Namun yang dipotong sekolah gaji pokok setiap bulannya. Menurutnya itu sama dengan pemotongan tunjangan. Apalagi besaran potongan gaji sekolah sama dengan nilai tunjangan. Yakni sebesar Rp 750 ribu.
Faqih menilai, selama ini guru PTT nasibnya tidak jelas. Mereka selain guru non PNS juga tidak mendapatkan jaminan dari pemerintah berupa sertifikasi guru. "Bahkan ketika ada tunjangan dari provinsi, malah upah mereka dipotong jadi kasihan," jelasnya.
Sementara itu, Kasi Pendidikan SMA dan SMK Cabdin Gresik Rita Riana tidak mau berkomentar terkait hal ini. Pihaknya masih menunggu perintah dari atasan. "Kami belum bisa komentar banyak soal itu," tutup Rita saat dikunjungi di kantornya. (est/ris)



