
MENGANTI - Unit Tipikor Satreskrim Polres Gresik melakukan operasi tangkap tangan terhadap Slamet Efendi, 47, Kepala Desa (Kades) Laban, Kecamatan Menganti, kemarin. Warga Desa Laban RT 13 RW 1 Kecamatan Menganti ini diduga melakukan pungutan liar terhadap warga yang hendak mengurus surat tanah.
Penangkapan Kades Laban berawal dari laporan warga ke Satgas Saber Pungli Gresik, pekan lalu. Dalam laporannya, Supadi, 57, pemohon surat tanah warga Desa Laban RT 08 RW 04 Kecamatan Menganti mengurus surat. Namun, surat keterangan ini tidak diberikan secara gratis.
"Kades meminta uang sebesar Rp 20 juta kepada korban yang juga warga Desa Laban," kata Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro, kepada wartawan kemarin.
Hanya saja, imbuh kapolres, korban mengaku hanya mampu membayar Rp 10 juta. Awalnya, tersangka menolak tawaran pungli sebesar Rp 10 juta itu. Namun karena korban pasrah karena tidak punya uang, akhirnya tawaran itu disepakati.
"Uang tersebut merupakan bagian dari jatah fee atau uang komisi kades atas pembuatan surat keterangan riwayat tanah," jelas mantan Kapolres Bojonegoro ini didampingi Kasatreskrim AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo.
Untuk pembayarannya, korban meminta dicicil dua kali. Korban membayar uang muka pertama sebesar Rp 5 juta kepada kades. Sementara sisanya dibayarkan setelah surat keterangan riwayat tanah sudah diselesaikan oleh Kades Laban. "Jadi surat keterangan diberikan setelah pembayarannya lunas," imbuh kapolres.
Saat hendak membayarkan pelunasan itulah korban melaporkan ke Saber Pungli Polres Gresik. Selanjutnya polisi melakukan penyelidikan dan mengatur siasat untuk melakukan operasi tangkap tangan.
"Korban mengatur jadwal pembayaran dan anggota kami menyanggong di Balai Desa Laban, Kecamatan Menganti," terang Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo.
Begitu proses pembayaran selesai, polisi kemudian melakukan penggerebekan di balai desa setempat. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita bukti di antaranya uang Rp 5 juta, flash disk, serta dokumen surat tanah. "Tersangka sudah kami tahan untuk mempermudah penyidikan," kata AKP Tiksnarto Andaru.
Atas perbuatan tersangka, polisi menjeratnya dengan pelanggaran Pasal 12 UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun," pungkas AKBP Wahyu Sri Bintoro (yud/ris)
