
JANJI Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tera tak kunjung teralisasi. Diskoperindag berdalih, belum terealisasinya pendapatan sektor tera lantaran sampai saat ini perda belum turun. Sehingga, petugas tidak bisa menarik retribusinya.
Kepala Diskoperindag Kabupaten Gresik Agus Budiono mengatakan petugas tera sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan timbangan. Namun, mereka tidak bisa memungut retribus lantaran belum ada aturannya. “Sudah turun, tapi karena tidak aturan hukumnya ya tidak bisa narik,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, perda tentang tera sebenarnya sudah digedok pada tahun 2017 lalu. Namun, sampai saat ini pihaknya belum menerima aturan tersebut. “Saya tidak tahu masih nyantol dimana perdanya, yang pasti belum ada,” kata dia.
Dikatakan, jika perda sudah ada pihaknya bakal berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan janji pendapatan sektor tersebut. Namun, jika perda tidak turun hingga akhir tahun mendatang, kemungkinan tidak bisa terealisasi. “Harapan kami perdanya bisa segera turun,” ungkap dia.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gresik Sholahudin mengatakan perda tera sudah selesai dibahas tahun lalu. Seharusnya sekarang sudah bisa dimulai pemungutan retribusi sektor tera. “Kalau sudah digedok tahun lalu pastinya sekarang sudah bisa digunakan,” kata dia.
Ditambahkan, dalam waktu dekat pihaknya bakal memanggil Bagian Hukum dan Diskoperindag untuk mengklarifikasi permasalahan ini. Apakah memang perdanya masih nyantol dibagian hukum atau seperti apa. “Jangan sampai hanya karena nyantol dibagian hukum kemudian pendapatan ini los,” imbuhnya. (rof/ris)



