
Program pengembangan desa wisata ternyata tak diimbangi dengan penganggaran. Akibatnya rencana menjadikan 22 desa sebagai destinasi pariwisata di Gresik jalan ditempat. “Pengelolaan desa wisata bisa dialokasikan baik dari anggaran pemerintah atau CSR (Corporate Social Responsibility red),” kata Ketua Komisi II DPRD Gresik, Solihuddin, kemarin.
Dikatakannya, program ini sebenarnya sudah terlambat, dibanding daerah lain yang telah melangkah dengan konsep lebih jelas.
Namun demikian, legislatif tetap mendorong supaya realisiasi pengembangan desa wisata ini segera. Untuk itu, dalam bulan Mei ini, DPRD Gresik akan mulai mengaji lagi budgeting atau penganggaran desa wisata.. “Targetnya memang meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor wisata. Ini yang menjadi catatan kami dan akan didiskusikan dengan pusat,” kata Solahuddin.
Diakuinya, pengembangan desa wisata dari tahun sebelumnya masih sama. Baik pemerintah maupun daerah itu sendiri tidak memiliki anggaran untuk mengembangkan wisata yang sudah ada. Desa wisata tidak bisa memanfaatan BUMDes, dorongan secara anggaran dari pemerintah daerah juga belum ada. “Padahal, untuk mengembangkan desa wisata ini kami sudah studi banding ke Banyuwangi. Tapi, ya masih belum bisa,” kata dia.
Ditempat tertpisah Wakil Ketua DPDR Gresik, Syafi’ AM menambahkan, untuk mengembangkan desa wisata, pihaknya mengarahkan pemda maupun desa sekitar untuk mengundang perusahaan swasta. “Sudah ada komisi khusus. Nanti perusahaan akan dilibatkan,” kata Syafi’.
Salah satu desa yang berpotensi menjadi desa wisata adalah Pangkah Wetan. Didesa ini ada suaka burung, tempat habitat berbagai jenis burung.
Kepala Desa Pangkah Wetan Saiful Mahdi mengatakan suaka burung termasuk tempat yang langkah. Suatu tempat berkumpulnya berbagai macam jenis burung, seperti kuntul,belkok,pecok,belibis,gowak.
“Tahun ini kita akan memulai menata sarana dan akses jalan,” katanya.
Nantinya wisatawan bisa dengan mudah menuju lokasi baik via darat maupun laut.(han/rtn)



