
DPRD Gresik menyayangkan kinerja Badan Layanan Pengadaan (BLP) Pemkab Gresik. Pasalnya, hingga saat ini pelaksanaan lelang proyek belum sesuai dengan target yang dicanangkan. Pimpinan dewan mendesak bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari data yang berhasil dihimpun, total paket lelang untuk tahun anggaran 2018 mencapai 190 paket. Dari jumlah tersebut baru 102 paket yang diserahkan OPD kepada BLP Pemkab Gresik. Sedangkan untuk yang sudah selesai lelang baru 28 paket. Sisanya masih dalam proses evaluasi di BLP.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM menilai keterlambatan proses lelang ini selalu terjadi setiap tahun. Dan BLP selalu beralasan berkas dari OPD terlambat diajukan untuk proses lelang. “Kami meminta bupati agar menjewer OPD yang lambat dalam melakukan lelang proyek,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, pihaknya pesimis lelang proyek bisa selesai pada Juni mendatang sesuai dengan harapan BLP. Sebab, dari 102 paket yang sudah masuk masih tersisa 88 paket yang belum masuk. “Kalau seperti ini kapan akan dilakukan lelang dan bisakan lelang diselesaikan,” pungkas dia.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Nur Saidah. Dari data yang ia miliki lelang proyek di BLP sangat lambat. Bagaimana tidak, pada Januari lalu hanya ada 6 paket yang dilakukan lelang. “Padahal jumlahnya mencapai ratusan paket lelang. Kapan bisa selesai,” terang usai mengikuti rapat Badan Anggaran DPRD Gresik, kemarin.
Ditambahkan, kalau lelangnya saja berlangsung sangat lambat seperti ini, bagaimana dengan pekerjaan proyeknya. Pihaknya pesimis seluruh proyek bisa selesai dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan. “Kami sangat pesimis, kalau lelang tidak selesai pada Juni mendatang. Pasti banyak proyek yang tidak bisa dikerjakan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BLP Kabupaten Gresik Oedi Magiantonis belum bisa dikonfirmasi terkait keterlambatan proses lelang. Saat dihubungi melalui telefon selulernya hanya terdengar nada deringnya saja. (rof/ris)



