Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Boleh Asal Sesuai

A
Penulis: Administrator❯
Boleh Asal Sesuai
Boleh Asal Sesuai

BADAN Pertanahan Nasional (BPN) Gresik menegaskan jika penarikan pengutan prona yang dilakukan kepala desa untuk kebutuhan operasional wajar. Hal itu didasari dengan SKB (surat keputusan bersama) tiga  menteri itu yakni Nomor 25/SKB/ V-2017, Nomor 590-3167 tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017 tentang persiapan pembiayaan tanah secara sistematis.


Kepala BPN Gresik, Imam Nawawi menegaskan beberapa poin penting dalam SKB tersebut yakni penyeragaman pembiayaan persiapan PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan membebaskan pembiayaan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan prona itu perlu penyeragaman biaya PTSL dan pengaturan sumber pendanaan PTSL yang tidak tertampung dari Pendapatan Belanja Negara (APBN).


“Yang dibiayai APBN itu hanya sosialisasi, pendataan, pengukuran dan penerbitan sertifikasi oleh BPN. Yang gratis hanya di BPN-nya, namun tanggung jawab administrasi dan persiapan lainnya dikembalikan ke masyarakat,” kata Imam ditemui di kantornya, kemarin.


Dikatakan, penarikan desa itu dilegalkan dalam SKB 3 menteri tersebut. Disebutkan bahwa biaya yang ditarik tersebut digunakan untuk membiayai adminitrasi, patok dan kegiatan operasional petugas desa yang melaksanakan tugas dalam program prona. Untuk itu, dalam SKB tersebut, Menteri Dalam Negeri, pemda bisa melakukan langkah-langkah penganggaran biaya biaya PTSL yang tidak tertampung dalam APBN.


Yang tidak tertampung, kata dia, antara lain pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan atau desa. Diantaranya meliputi, pembelian dan pemasangan patok pembatas, pembelihan materai, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Biayanya dibebankan sendiri oleh pemohon prona, dan transportasi petugas kelurahan  dan desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperluka. 


“Atau masyarakat harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membayarnya. Memang banyak yang protes, tapi dari beberapa kasus di luar Gresik, umunya panitia dan kepala desanya di SP3,” tegasnya. 


Bahkan, imbuh Imam, kebijakan penarikan itu juga diperbolahkan dengan paraturan daerah dan peraturan desa untuk biaya yang tidak dianggarkan APBN.


Sedangkan jatah prona tahun ini meningkat menjadi 65 ribu prona, dari tahun sebelumnya hanya 25 ribu. “Saat ini masih proses pengukuran tanah. Insyaallah target realisasi tercapai,” jelasnya.


Sementara itu, Ketua LWPNU (lembaga wakaf dan pertanahan) Nadhatul Ulama Gresik Ahmad Nurul Huda  menyatakan di Gresik banyak desa yang menolak penyelesaikan prona itu karena sulit serta waktunya sangat mepet. “Tahun lalu LWPNU dapat jatah prona, tahun ini tidak. Yang pasti proses administrasi prona itu mahal dan sulit. Saya rasa kalau memang pemerintah mau menggratiskan ya mending juga pembiayaan di tingkat masyarakat juga dibayai. Tidak nanggung seperti ini,” jelasnya. (han/ris)



 


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer