Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejaksaan Tunggu Laporan Pungli Prona

A
Penulis: Administrator❯
Kejaksaan Tunggu Laporan Pungli Prona
Kejaksaan Tunggu Laporan Pungli Prona

KEBOMAS - Pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean mendapat sorotan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Mereka bakal menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, Kejari masih menunggu laporan masuk dari masyarakat.


Meski begitu, Kejari mengingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mensosialisasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri nomor 25/SKB/ V-2017, Nomor 590-3167 tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017 tentang persiapan pembiayaan tanah secara sistematis. Pada SKB tersebut sudah disebutkan adanya biaya Rp 150 ribu.


Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Gresik Marjuki mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya pungli di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean. Kalau nanti ada laporan masuk, pasti akan dilakukan tindaklanjut. “Kami tunggu laporannya, nanti pasti akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.


Menurut dia, kalau memang dalam SKB 3 Menteri ada anggaran Rp 150 ribu perbidang tanah, BPN harus menjelaskan dari mana anggaran tersebut. Apakah memang dibebankan kepada masyarakat atau dari APBN, APBD atau APBDes. “BPN disinikan sebagai pemilik program, seharusnya bisa memberikan sosialisasi terkait mekanisme pengurusan program PTSL,” kata dia.


Ditambahkan, kalau anggaran pengurusannya tidak jelas, bagaimana program ini bisa jalan. Tidak mungkin, kepala desa mau membiayai sendiri pengurusan program PTSL tersebut. “Masak iya lurah sendiri yang biayai, kan tidak mungkin. BPN harus mensosialisikan aturannya,” ungkapnya.


Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Ruspandi Sunaryo menjelaskan, pihaknya bakal menindaklanjuti laporan terkait pungli program PTSL sebagai pengganti prona tersebut. “Kalau melihat SKB 3 Menteri, memang seharusnya pembebanan biaya kepada masyarakat harus didasarkan pada peraturan bupati (perbup),” ujar dia.


Ditambahkan, nominalnya juga sudah jelas, hanya sebesar Rp 150 ribu perbidang tanah. Tetapi, di lapangan pihaknya masih menemukan banyak yang menarik biaya hingga Rp 400 ribu. “Nanti akan kami tindaklanjuti persoalan ini,” imbuhnya.


Sekedar diketahui, Program nasional (prona) subsisidi sertifikasi tanah yang seharusnya gratis ternyata dipungut oleh pemerintah Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean. Warga Desa Turirejo Kecamatan Kedamean mengaku dipungut biaya mulai ratusan hingga jutaan rupiah.


Pihak Pemdes Turirejo berdalih tarikan tersebut digunakan untuk biaya operasional panitia prona yang ada di desa. Menariknya, warga yang dikenai pungutan diminta menandatangani surat pernyataan bahwa pengurusan Prona gratis.



Penarikan pungutan liar (Pungli) ini dikeluhkan masyarakat setempat. Tak heran, bila hingga saat ini baru 50 orang yang ikut mendaftar. Padahal, jatah prona untuk Desa Turirejo mencapai 3.000 sertifikat. “Iya kami memang ditarik biaya oleh panitia,” ujar Suwono, salah satu warga saat dikonfirmasi, kemarin.  (rof/ris)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer