
KEDAMEAN – Satgas Saber Pungli Kabupaten Gresik akan menurunkan tim untuk meneliti penarikan biaya pengurusan sertifikat Prona di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean. Langkah ini untuk memastikan informasi adanya penarikan paksa biaya pengurusan Prona yang seharusnya gratis.
Sekretaris Satgas Saber Pungli Gresik, Hari Soerjono menjelaskan, pihaknya baru mengetahui adanya tarikan dari media. Untuk itu, pihaknya akan mempelajari dengan menurunkan tim ke Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean.
Dijelaskan, pungutan biaya pengurusan prona, sepanjang melalui kesepakatan bersama masyarakat dan pemerintahan desa sebenarnya tidak ada masalah. “Namun, jika masyarakatnya tidak setuju tapi pemerintah desa memaksakan, itu yang tidak boleh,” ungkap Hari Seorjono yang juga Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik.
Dikatakan, terkait dengan permasalahan di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean pihaknya belum mendapatkan laporan dari masyarakat. Meski begitu, pihaknya bakal mempelajari permasalahan tersebut. “Kami belum dilapori, tapi nanti kami coba untuk mempelajari permasalahannya seperti apa,” imbuhnya.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Gresik Edi Hadi Siswoyo mengungkapkan, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, pembebanan biaya pengurusan prona kepada masyarakat harus melalui peraturan bupati (perbup). "SKB nomor 25/SKB/ V-2017, Nomor 590-3167 tahun 2017 dan 34/2017 tentang persiapan pembiayaan tanah secara sistematis disebutkan untuk wilayah Jawa dan Bali besaran biaya pengurusan prona hanya Rp 150 ribu," kata Edi.
Ditambahkan, jika biaya tersebut tidak dianggarkan di APBN maupun APBDes maka bupati bisa menganggarkan di APBD Kabupaten. Namun, jika dalam APBD Kabupaten juga tidak dianggarkan, maka Bupati harus membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang menyatakan bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.
Menurutnya, hingga kini Pemkab Gresik belum mendapatkan intruksi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait adanya SKB 3 Menteri tersebut. “Belum ada perbup terkait pembebanan biaya prona kepada masyarakat. Kami juga belum menerima intruksi terkait adanya SKB tersebut,” ujarnya, kemarin.
Sekedar diketahui, Program nasional (prona) subsisidi sertifikasi tanah yang seharusnya gratis ternyata dipungut oleh pemerintah Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean. Warga Desa Turirejo Kecamatan Kedamean mengaku dipungut biaya mulai ratusan hingga jutaan rupiah.
Pihak Pemdes Turirejo berdalih tarikan tersebut digunakan untuk biaya operasional panitia prona yang ada di desa. Menariknya, warga yang dikenai pungutan diminta menandatangani surat pernyataan bahwa pengurusan Prona gratis.
Penarikan pungutan liar (Pungli) ini dikeluhkan masyarakat setempat. Tak heran, bila hingga saat ini baru 50 orang yang ikut mendaftar. Padahal, jatah prona untuk Desa Turirejo mencapai 3.000 sertifikat. “Iya kami memang ditarik biaya oleh panitia,” ujar Suwono, salah satu warga saat dikonfirmasi, kemarin. (rof/ris)
