
KEDAMEAN – Program nasional (prona) subsisidi sertifikasi tanah yang seharusnya gratis ternyata dipungut oleh pemerintah Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean. Warga Desa Turirejo Kecamatan Kedamean mengaku dipungut biaya mulai ratusan hingga jutaan rupiah.
Pihak Pemdes Turirejo berdalih tarikan tersebut digunakan untuk biaya operasional panitia prona yang ada di desa. Menariknya, warga yang dikenai pungutan diminta menandatangani surat pernyataan bahwa pengurusan Prona gratis.
Penarikan pungutan liar (Pungli) ini dikeluhkan masyarakat setempat. Tak heran, bila hingga saat ini baru 50 orang yang ikut mendaftar. Padahal, jatah prona untuk Desa Turirejo mencapai 3.000 sertifikat. “Iya kami memang ditarik biaya oleh panitia,” ujar Suwono, salah satu warga saat dikonfirmasi, kemarin.
Menurut dia, dari hasil rapat, panitia meminta masyarakat untuk membayar uang sebesar Rp 400 ribu. Dalihnya untuk pengurusan prona tersebut. Biaya semakin mahal, jika ternyata tanah yang didaftarkan prona tersebut bukan atas nama masyarakat sendiri.
“Kalau itu hibah dari orang tuanya atau saudaranya biayanya semakin mahal. Ada yang kena Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta lebih,” ungkap dia.
Terkait dengan permintaan agar warga mengisi pernyataan bahwa program tersebut gratis, pihaknya tidak tahu pasti. Namun, memang ada informasi seperti itu. “Saya tidak tahu pasti, karena saya belum mendaftar,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Desa (Kades) Turirejo, Kecamatan Kedamean Surianto membenarkan adanya biaya Rp 400 ribu tersebut. Dirinya beralasan, tarikan yang dilakukan panitia tersebut untuk biaya operasional pengurusan Prona.
“Sekarang siapa yang mau kerja kalau tidak dibayar. Sedangkan dari pemerintah tidak ada anggaran operasional,” ujar dia.
Terkait dengan informasi adanya tarikan yang mencapai jutaan rupiah pihaknya membantah. “Tidak ada itu, biaya Rp 400 ribu itu saja juga belum pasti. Kalau ada lebihnya pasti kami kembalikan atau untuk menambah fasilitas desa,” terangnya.
Menurut dia, biaya tersebut digunakan untuk membeli patok serta menyiapkan materai untuk keperluan pengurusan prona. “Kami juga dibingungkan dengan program ini. Kami sejak dulu sudah menolak karena memang program ini membuat sulit pemerintah desa. Kalau kami tolak warga mengeluh, tapi kalau kami terima anggaran apa yang digunakan untuk biaya operasional panitia yang ada di masing-masing dusun,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Kedamean Suryo Wibowo mengatakan pihaknya tidak tahu menahu adanya tarikan tersebut. Pihaknya sudah menyampaikan kepada seluruh desa agar mengelola anggaran biaya dari masyarakat tersebut secara transparan.
“Saya minta transparan saja, uangnya digunakan untuk apa saja. Kalau memang untuk beli patok atau materai ya disampaikan kepada masyarakatnya,” tegasnya. (rof/ris)
