
SURABAYA – Perjuangan warga Pulosari, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis untuk kembali mendapatkan tanah dan bangunan tempat tinggalnya terus dilakukan. Warga saat ini masih menunggu proses gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, terkait surat eigendom yang menjadi dasar kepemilikan dari PT Patra Jasa.
Salah satu koordinator warga Badrus mengaku, saat ini perjuangan untuk mendapatkan hak ada di tangan PN. Warga yang kebingungan untuk mencari tempat tinggal tersebut merasa resah akibat pengusuran yang dilakukan pada 6 Februari 2018 lalu. “Kami hanya ingin berjuang yang menurut pendapat kami merupakan hak kami,” katanya, Selasa (27/3).
Dia mengungkapkan, saat ini ada sekitar 360 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak penggusuran. Sebanyak 50 KK tinggal di posko pengungsian karena tidak memiliki uang dan tempat tinggal lagi. Sedangkan warga lainnya memilih menumpang di keluarganya dan ngekos. “Kami tidak ada yang mengurusi hingga sekarang ini,” terangnya.
Menurutnya, dalam gugatan yang dilayangkan oleh warga ada salah nomor eigendom yang menjadi dasar eksekusi yang dilakukan PT Patra Jasa. Karena itu, dalam gugatan yang dilayangkan, warga sudah menyiapkan bukti yang diharapkan mampu melegakan warga Pulosari. “Kami menduga ada salah nomor gugatan eksekusi yang dilakukan. Kami sudah tiga generasi tinggal disini,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VI Bambang Haryo Soekartono dalam pertemuannya dengan perwakilan warga mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah mengundang PT Patra Jasa, perwakilan dari kelurahan dan kecamatan serta warga Pulosari untuk menemukan win-win solusition. Namun, karena ada gugatan dari pihak warga, PT Patra Jasa akhirnya mengurungkan niatnya untuk datang. “PT Patra Jasa khawatir ada gesekan karena persoalan tersebut masih ada gugatan,” terangnya.
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, pihaknya akan mengawal proses persidangan gugatan yang dilayangkan oleh warga Pulosari. Harapannya ada solusi terbaik yang bisa diterima antara PT Patra Jasa dan warga Pulosari. “PT Patra Jasa kan juga BUMN yang diharapkan tidak ada gesekan dengan warga,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, nasib warga Pulosari yang masih berada di posko harus diperhatikan oleh pihak kelurahan hingga kecamatan. Komisi A juga akan mengawal pelaksanaan gugatan warga Pulosari hingga tuntas. "Apapun hasilnya nanti ya harus diterima o
