Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPM-PTSP Awasi Industri Migas Bandel

A
Penulis: Administrator❯
DPM-PTSP Awasi Industri Migas Bandel
DPM-PTSP Awasi Industri Migas Bandel

KEBOMAS - Pemerintah Kabupaten Gresik saat ini sedang mengawasi izin perusahaan minyak dan gas yang tidak mengurus perizinan. Bahkan salahsatu industri Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sedang disiapkan sanksi karena tidak mengurus izin.


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gresik, Mulyanto  mengaku, pihaknya  memperketat dokumen permohonan izin pengolahan limbah KKKS. Alasannya, satu dari empat KKKS yang beroprasi di Gresik dianggap melecehkan Pemkab Gresik. "Mereka tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB, Red) yang baru meskipun melakukan pengembangan perusahaan," kata dia.


Hal senada disampaikan Sekretaris DPM-PTSP Gresik, Subhan. Menurutya, KKKS tersebut saat ini mengantongi dokumen IMB dan HO yang telah kadaluarsa alias tidak berlaku.  “Saya tidak menyebut namanya siapa. Yang jelas kami sudah melayangkan surat kepada Satpol PP agar ditindak sebab KKKS ini tidak pernah mengurus IMB dan HO,” kata Subhan.


Diungkapkan, terkait hal ini dia meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk turun tangan dan menjewer KKKS yang mokong tersebut. Sebab, Pemkab Gresik tidak ingin gegabah melakukan penyegelan dikarenakan proyek milik KKKS tegolong obyek vital nasional.


“Beberapa waktu lalu KKKS ini mengajukan permohonan izin pengolahan limbah sebagai syarat untuk menjadi perusahaan hijau. Dokumen masuk langsung kami tolak karena mereka kami minta mengurus IMB tidak mau. Artinya hingga saat ini perusahaan tersebut belum memiliki pengolahan limbah yang jelas,” tegasnya.


Menanggapi hal ini, Kepala SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar berjanji akan menegur KKKS yang tidak patuh terhadap regulasi daerah. SKK Migas ingin agar seluruh kegiatan operasional KKKS dilapangan juga mendapatkan dukungan dari pemeritah.


“Terkait dengan hal ini ada dua kepentingan yang harus dijembatano. Kami akan menjadi mediator agar kepentingan KKKS dan Pemerintah daerah dapat dicapai dengan baik,” katanya. (fir/ris)



 


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer