
KOTA –
Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik dan Bagian Hukum Pemkab Gresik telah sepakat untuk mencairkan hibah untuk SMA swasta. Namun, proses pencairan harus menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Penyebabnya, pada APBD 2018, usulan bantuan hibah masih berbunyi sekolah SMA.
“Sesuai UU 23/2014 wewenang SMA sudah ditangani Provinsi, jadi kami tidak boleh memberikan anggaran lagi. Jadi agar hibah tetap bisa dicairkan maka penerimanya tidak boleh sekolah tetapi yayasan,” ujar Kepala Subbagian Pelaporan dan Program Dispendik Gresik Ronny A.P.
Menurut dia, sebenarnya persoalan hibah ini sudah tidak ada masalah. Hanya saja, saat ini tinggal menunggu perubahan usulan yang sebelumnya dilakukan SMA diganti dengan yayasan yang menaungi. “Nanti harus ada usulan proposal baru dan ini baru bisa dilakukan pada PAK mendatang,” terangnya.
Hal senada disampaikan Nurlailie Indah Kasubag Produk Hukum Daerah. Menurut dia, selama hibah tersebut diberikan kepada yayasan tidak ada masalah. Sebab, yang tidak boleh hibah itu diberikan kepada lebaga sekolah SMA. “Karena memang wewenangnya sudah dialihkan ke Provinsi,” ujar dia.
Dikatakan, saat ini pihaknya masih perlu melakukan kajian terhadap sejumlah sekolah yang dinaungi satu yayasan. Misalnya, untuk sekolah Muhammadiyah. “Ini yang masih kami pelajari dari ADRT organisasinya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik Khoirul Huda mengatakan dengan adanya kesepakatan ini maka sudah tidak ada persoalan lagi terhadap hibah tersebut. Nanti pada PAK akan dilakukan perubahan usulan. “Untuk saat ini belum bisa karena di APBD bunyinya masih sekolah belum yayasan,” imbuhnya. (rof)
