
DINAS Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik belum bisa memastikan apakah bantuan hibah SMA swasta bisa dicairkan atau tidak. Pasalnya, nomenklatur di APBD masih berbunyai sekolah bukan yayasan. Padahal, sesuai ketentuan UU 23/2014 kewenangan SMA sudah diambilalih Provinsi.
Untuk memastikan hal tersebut, rencananya, Dispendik bakal melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika memang Kemendagri memperbolehkan pencairan selama yang menerima yayasan ya tidak masalah,” ujar Kadispendik Gresik Mahin, kemarin.
Menurut dia, pihaknya tidak pernah menolak pemberian hibah untuk SMA swasta. Namun, pihaknya hanya perlu landasan hukum terkait bantuan tersebut. “Saya tidak pernah menolak. Dispendik hanya menjalankan tugas saja. Tapi kami juga tidak mau melanggar ketentuan yang ada,” kata dia.
Ditambahkan, dari hasil konsultasi ke Kemendagri, pihaknya baru bisa memastikan apakah akan dicairkan atau tidak bantuan tersebut. “Yang jelas untuk sekarang saya tunggu hasil konsultasi saja,” imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik Khoirul Huda mengatakan sampai saat ini Dispendik masih belum yakin apakah pencairan bantuan hibah SMA swasta tersebut melanggar aturan atau tidak. “Makanya kami beberapa kali melakukan konsultasi untuk memastikan hal itu tidak melanggar aturan,” kata dia.
Dari hasil konsultasi yang dilakukan disejumlah instansi, pemberian hibah kepada SMA swasta tetap bisa dilakukan. Asalkan, bukan kepada lembaga sekolahnya tapi kepada yayasan yang menaungi lembaga sekolah tersebut. “Boleh, dari Biro Hukum Pemprov dan BPPKAD Pemprov memperbolehkan,” imbuh dia.
Sebagai catatan, pada tahun 2018 ini DPRD Kabupaten Gresik kembali menyiapkan anggaran untuk bantuan hibah kepada sekolah SMA swasta. Nilai anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2 miliar. (rof/ris)
