
KOTA – Komisi III DPRD Kabupaten Gresik menyayangkan sikap Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gresik yang tidak memasukkan kontraktor nakal ke dalam daftar hitam (blacklist). INi terjadi setelah kontraktor proyek Jalan Driyorejo-Lakarstari yang amburadul lolos dari sanksi. Padahal, berkali-kali komisi yang membidangi urusan pembangunan tersebut telah merekom pemblacklistan terhadap kontraktor.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gresik Asroin Widyana mengaku, sangat menyesalkan kebijakan DPU Kabupaten Gresik yang tidak memberikan sanksi terhadap kontraktor proyek Jalan Driyorejo – Lakarsantri. “Kalau alasan blacklist hanya karena putus kontrak ya repot. Padahal jelas-jelas pekerjaannya amburadul,” ujarnya.
Dikatakan, dengan tidak adanya sanksi tegas maka kontraktor yang pekerjaannya amburadul bisa ikut lelang lagi tahun ini. Dan bisa jadi kembali menang. “Kami minta ke depan pengawasan bisa ditingkatkan. Sebab, amburadulnya proyek karena konsultas pengawas juga tidak bekerja maksimal,” tegas dia.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III Markasim Halim Widianto. Menurut dia, selama ini persoalan pekerjaan yang amburadul karena pengawasan yang kurang. Pihaknya menemukan satu konsultan pengawas bisa mengawasi 7 proyek. “Kalau seperti ini bagaimana pengawasan bisa maksimal,” katanya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Bina Marga DPU Gresik Dhiannita Triastuti mengatakan untuk Jalan Driyorejo-Lakarsantri memang tidak dilakukan blacklist. Sebab, pekerjaannya memang selesai 100 persen. “Hasil pemeriksaan BPK juga tidak ada masalah pada pembangunan jalan tersebut,” ungkapnya.
Ditambahkan, terkait dengan informasi box culvert yang dibuat di tempat itu juga tidak benar. Sebab, box culvert tersebut langsung berasal dari pabrikan. “Yang dibuat di tempat itu hanya tambahan saja,” dalihnya.
Sementara itu, Kepala DPU Kabupaten Gresik Gunawan Setiaji membenarkan jika selama ini pengawasan sangat lemah. Ini terjadi lantaran anggaran untuk pengawas memang tidak memadai. “Kalau idealnya memang setiap hari harus ada pengawas. Tapi karena anggarannya yang kurang memadai ya pengawasannya hanya dilakukan beberapa kali saja,” ungkapnya. (rof/ris)
