
KOTA –Kebijakan meliburkan pedagang selama penilaian Adipura mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Gresik Abdul Hamid. Orang nomor satu di parlemen Gresik itu menilai kebijakan tersebut tidak mengedukasi masyarakat.
“Saya sudah berkali-kali menyatakan tidak setuju dengan kebijakan seperti itu. Itu bukan Adipura tapi adi pura-pura,” tegas Abdul Hamid, kemarin.
Menurut dia, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik seharusnya belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Saat itu, DLH pernah melakukan kebijakan serupa, namun tim penilaian pusat mengetahui tabiat buruk DLH. Akibatnya, Adipura gagal diraih Kabupaten Gresik. “Ya tidak dapat Adipura. Ini terjadi, kalau tidak salah selama dua tahun terakhir,” ungkap dia.
Pihaknya bersama bupati pun sudah mengingatkan lebih baik tidak dapat Adipura daripada melakukan cara seperti itu. Semuanya biarkan seperti hari-hari biasanya. Kebersihan lingkungan tidak hanya saat penilaian, namun harus bersih setiap waktu.
“Kalau bisa saya setiap hari bersih bukan hanya saat ada Adipura saja,” kata Hamid.
Rencananya, pihaknya bakal melakukan evaluasi terhadap kinerja DLH Kabupaten Gresik. Hamid meminta DLH lebih memikirkan program untuk membuat kebersihan dan penghijauan yang permanen. “Harus dibuatkan program seperti itu, jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi,” terangnya.
Selama menjabat Ketua Komisi III, Hamid sudah berkali-kali merekomendasikan DLH untuk bekerjasama dengan perusahaan. Tujuannya, supaya proses penghijauan bisa segera tercapai. “Kan bisa memanfaatkan dana CSR (Corporate Social Responsibility, Red) dari perusahaan untuk membuat taman penghijauan,” tutupnya. (rof/han)
