
SURABAYA – Polemik sejumlah penertiban PKL di Surabaya membuat DPRD Surabaya kembali memunculkan wacana moratorium PKL. Moratorium tersebut diharapkan sebagai jalan keluar agar Pemkot tidak melaksanakan penertiban PKL hingga ada solusi terbaik terkait relokasi para pedagang.
Anggota Komisi B Achmad Zakaria mengatakan, permasalahan PKL hingga saat ini masih menjadi polemik yang tidak pernah tuntas. Keluhan dari para PKL setiap hari selalu menghampiri wakil rakyat di DPRD Surabaya. Karena itu hendaknya ada solusi terbaik agar PKL di Surabaya juga mendapatkan perhatian. “Jangan asal gusur dulu, harus cari solusi,” katanya.
Dia mengungkapkan, salah satu solusi untuk meminimalisir resistensi para PKL di antaranya moratorium penertiban PKL. Dengan adanya moratorium tersebut, Pemkot menunda sejumlah penertiban yang akan dilakukan selama 2018. Hingga kurun waktu itu, pemkot bisa mempersiapkan relokasi yang tepat bagi para PKL.
“Kami harap moratorium bisa diterima,” terangnya.
Menurutnya, selama ini banyak keluhan dari PKL karena tidak bisa jualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal itu sangat miris dibandingkan dengan kekuatan APBD Surabaya yang seharusnya bisa menciptkana tempat relokasi yang tepat bagi para PKL.
“Kenyataanya setelah ditertibkan malah dagangannya sepi dan menderita,” ucap politisi PKS ini.
Selain itu, Pemkot melalui Satpol PP Surabaya hendaknya memiliki agenda jelas untuk rencana penertiban PKL. Sehingga para PKL jauh hari bisa mempersipakan diri untuk pindah. Dengan waktu yang mepet dalam pengumuman penertiban hingga penindakan membuat para PKL tidak bisa menata dagangannya.
“Kasihan jika PKL terus menderita,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Surabaya Irfan Widyanto saat dikonfirmasi Radar Surabaya mengatakan, sebelum dilakukan penertiban para PKL sudah diberikan sosialiasi. Sehingga tidak ada alasan PKL untuk tidak mempersiapkan diri pindah.
“Kami menertibkan tidak dengan represif tetapi melalui sosialisasi sehingga diharapkan PKL bisa mengikuti aturan yang ada,” ucapnya.
Terkait dengan moratorium, imbuhnya, saat ini pihaknya hanya menjalankan tugas dari perda yang sudah ada. Tidak hanya PKL di pinggir jalan tetapi bangunan liar yang melanggar aturan juga harus ditertibkan. (vga/rud)



